Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor telah menyoroti penggunaan anggaran daerah dalam pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2025 Kota Bogor. Sorotan utama diarahkan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp 73 miliar serta skema pembiayaan operasional layanan transportasi publik Biskita Trans Pakuan. Dewan mendesak Pemerintah Kota Bogor untuk segera memperbaiki perencanaan dan efisiensi belanja guna memastikan setiap rupiah anggaran terserap optimal demi kepentingan publik.
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, menyatakan bahwa tingginya SiLPA menunjukkan adanya program dan anggaran yang belum terealisasi secara optimal. Padahal, anggaran daerah semestinya dapat digunakan untuk membiayai program prioritas dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Efisiensi anggaran menjadi perhatian serius bagi para wakil rakyat, mengingat dana yang telah dialokasikan harus memberikan dampak maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Bogor.
“Efisiensi anggaran tetap harus menjadi perhatian. Jangan sampai ada anggaran yang sudah dialokasikan, tapi tidak terserap secara optimal,” ujar Rusli pada Jumat, 17 Juli 2026. Pernyataan ini menegaskan komitmen DPRD untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2025 Kota Bogor ini menjadi momen krusial untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya finansial yang ada. Informasi lebih lanjut mengenai pembahasan ini dapat ditemukan di artikel Tempo.co yang diterbitkan pada 14 Agustus 2026.
Efisiensi Anggaran dan SiLPA Rp 73 Miliar
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 73 miliar dari APBD 2025 Kota Bogor menjadi indikator kuat perlunya perbaikan mendalam dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Angka ini menunjukkan bahwa sejumlah besar dana yang seharusnya dialokasikan untuk berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, tidak terserap atau tidak dapat direalisasikan sesuai rencana. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas program-program yang telah disusun serta kapasitas pemerintah daerah dalam mengeksekusinya.
Rusli Prihatevy menekankan bahwa setiap anggaran yang telah ditetapkan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dana yang tidak terserap secara maksimal berpotensi menghambat laju pembangunan dan mengurangi kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab tingginya SiLPA ini, mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan program. Perbaikan sistematis diharapkan dapat mencegah terulangnya kondisi serupa di tahun-tahun anggaran berikutnya, memastikan bahwa Pertanggungjawaban APBD 2025 Kota Bogor menjadi pelajaran berharga untuk masa depan.
Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk meningkatkan kapasitas penyerapan anggaran, termasuk percepatan proses lelang, peningkatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap tahapan pelaksanaan program. Transparansi dalam penggunaan anggaran juga menjadi kunci agar masyarakat dapat turut mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat terus terjaga dan ditingkatkan.
Evaluasi Skema Pembiayaan Biskita Trans Pakuan
Selain SiLPA, DPRD Kota Bogor juga menyoroti skema pembiayaan operasional Biskita Trans Pakuan. Layanan transportasi massal ini, meskipun sangat bermanfaat, memerlukan evaluasi ulang terhadap pola penghitungan subsidinya agar penggunaan APBD menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Selama ini, pembiayaan operasional Biskita, antara lain, dihitung berdasarkan jarak tempuh bus. Metode ini dianggap kurang mencerminkan tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat secara riil.
Dewan mendorong agar jumlah penumpang turut menjadi dasar penghitungan subsidi. Dengan demikian, subsidi yang diberikan akan lebih mencerminkan tingkat pemanfaatan layanan dan mendorong operator untuk lebih fokus pada peningkatan jumlah penumpang serta kualitas pelayanan. Perubahan skema ini diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan tidak terlalu membebani anggaran daerah tanpa diimbangi oleh manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pertanggungjawaban APBD 2025 Kota Bogor harus mencakup evaluasi mendalam terhadap aspek ini.
Rusli Prihatevy menegaskan pentingnya perubahan pendekatan ini. “Kami menyepakati pelayanan ini harus mengefektifkan jumlah penumpang dan memaksimalkan pelayanan karena anggarannya dibebankan pada APBD. Ke depan, penghitungan tidak lagi didasarkan pada kilometer pergerakan bus, melainkan harus lebih efektif berdasarkan jumlah penumpang,” katanya. Perubahan ini diharapkan dapat mendorong inovasi dalam pengelolaan Biskita Trans Pakuan, termasuk strategi untuk menarik lebih banyak penumpang dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Hal ini juga akan memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan dari APBD benar-benar memberikan nilai tambah yang maksimal bagi mobilitas warga Kota Bogor.
Mendesak Perbaikan Perencanaan Anggaran Kota Bogor
Sorotan DPRD Kota Bogor terhadap SiLPA dan Biskita Trans Pakuan merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk mendesak perbaikan menyeluruh dalam perencanaan dan efisiensi anggaran daerah. Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat merespons kritik ini dengan langkah-langkah konkret yang menunjukkan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang lebih baik. Perencanaan anggaran yang matang dan realistis adalah fondasi utama untuk menghindari SiLPA yang tinggi dan memastikan bahwa setiap program dapat dilaksanakan sesuai target. Ini adalah inti dari Pertanggungjawaban APBD 2025 Kota Bogor.
Perbaikan tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah dalam mengelola proyek dan anggaran. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi para pengelola keuangan dan pelaksana program menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara eksekutif dan legislatif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran yang diambil telah melalui kajian yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai perspektif.
Pada akhirnya, tujuan dari semua upaya ini adalah untuk memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Setiap program prioritas, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga transportasi publik, harus mendapatkan alokasi yang tepat dan dilaksanakan dengan efisien. Dengan demikian, Pertanggungjawaban APBD 2025 Kota Bogor tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga cerminan dari komitmen pemerintah daerah untuk melayani rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai berita daerah dan kebijakan publik, pembaca dapat mengunjungi sumber berita terpercaya.