Komisi IV DPR RI secara resmi mendorong pemerintah untuk segera membentuk lembaga khusus yang menangani ketersediaan pakan bagi peternak dan pembudidaya ikan. Langkah ini diharapkan mampu menjadi solusi atas tingginya biaya produksi yang selama ini membebani para pelaku usaha di sektor pangan. Ketua Komisi IV, Siti Hediati Soeharto, menekankan bahwa peran entitas ini akan serupa dengan Bulog dalam mengelola komoditas beras.
Urgensi Pembentukan BUMN Khusus Pakan
Kebutuhan akan adanya BUMN khusus pakan muncul dari keluhan berkelanjutan yang diterima Komisi IV saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Peternak dan pembudidaya ikan sering menghadapi kendala harga pakan yang tidak stabil dan terus melonjak. Menurut data lapangan, pakan mencakup sekitar 85 persen dari total biaya produksi pembudidaya. Kondisi ini diperparah dengan harga jual ikan yang stagnan, sementara harga pakan sudah mengalami kenaikan hingga empat kali dalam satu tahun terakhir.
Siti Hediati menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah melakukan koordinasi awal dengan pihak terkait, termasuk Kemenko Pangan, Badan Pangan Nasional, serta Danantara. Koordinasi ini bertujuan mematangkan rencana pembentukan badan usaha tersebut agar dapat segera beroperasi. Pihak legislatif berharap entitas ini mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerataan Distribusi dan Produksi Pakan
Selain membentuk badan usaha, DPR RI menyoroti pentingnya desentralisasi pabrik pakan. Komisi IV meminta pemerintah untuk tidak memusatkan operasional pabrik pakan hanya di Pulau Jawa. Pembangunan fasilitas produksi di luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur, dinilai sangat krusial. Langkah ini bertujuan memangkas biaya logistik yang selama ini membuat harga pakan di daerah terpencil melambung tinggi.
Strategi distribusi yang merata di seluruh pelosok tanah air akan sangat mendukung produktivitas peternak lokal. Hal ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam mencapai target swasembada pangan nasional yang telah dicanangkan sejak awal pemerintahan. Pemerintah perlu memastikan rantai pasok pakan dapat menjangkau seluruh sentra budidaya dengan harga yang kompetitif.
Rencana Pemberian Subsidi Pemerintah
Selain mendirikan badan usaha, Komisi IV DPR RI juga mengusulkan agar pemerintah memberikan subsidi pakan secara langsung, serupa dengan skema subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Pemberian subsidi ini dipandang sebagai langkah konkret untuk menjaga keberlangsungan usaha pembudidaya. Anggota Komisi IV, I Ketut Suwendra, menegaskan bahwa bantuan sarana budidaya seperti bioflok akan sia-sia jika dukungan pakan tidak berkelanjutan.
Banyak usaha budidaya hanya bertahan satu periode karena ketergantungan pada bantuan pakan gratis yang terbatas. Dengan adanya dukungan subsidi pakan, diharapkan para pelaku usaha dapat terus berproduksi secara mandiri dan konsisten. Komisi IV optimis bahwa kebijakan integratif ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan peternak dan kemandirian pangan nasional Indonesia di masa depan.