Kalangan buruh di Indonesia kini kembali menyuarakan desakan penting terkait kebijakan fiskal. Mereka menuntut pemerintah menaikkan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari angka Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan. Tuntutan ini muncul sebagai upaya konkret untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Alasan Utama Buruh Bergaji Rp 7,5 Juta Bebas Pajak
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa usulan agar buruh bergaji Rp 7,5 juta bebas pajak sudah disampaikan sejak tahun 2025 kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah ini sangat krusial bagi kesejahteraan pekerja. Selisih sebesar Rp3 juta yang tidak terkena potongan pajak diharapkan dapat dialokasikan langsung untuk konsumsi rumah tangga harian.
Said meyakini bahwa tambahan pendapatan tersebut akan memberikan dampak domino positif bagi perekonomian nasional. Ketika buruh memiliki dana lebih untuk belanja, perputaran uang di sektor informal akan meningkat pesat. Sektor ini mencakup pedagang makanan, penyedia jasa harian, hingga pelaku usaha kecil menengah di sektor ritel pakaian. Simak detail lengkap usulan tersebut melalui tautan berita ekonomi terbaru dari sumber terkait.
Kritik Terhadap Skema Subsidi Pajak Sementara
Saat ini, pemerintah memiliki program subsidi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta. Namun, Said Iqbal menilai skema subsidi tahunan ini kurang efektif karena sifatnya yang tidak permanen dan sangat bergantung pada kebijakan anggaran pemerintah di masa depan. Kenaikan PTKP dinilai jauh lebih memberikan kepastian hukum bagi para pekerja di seluruh tanah air.
Selain itu, pihak KSPI juga menepis kekhawatiran mengenai penurunan drastis penerimaan pajak negara akibat kenaikan PTKP. Mereka beralasan bahwa ketika daya beli buruh meningkat, maka konsumsi akan naik, yang secara otomatis memicu kenaikan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam logika ini, pengurangan PPh diharapkan bisa tertutup oleh peningkatan pajak konsumsi yang lebih stabil.
Dampak Positif Bagi Ekosistem Ekonomi Mikro
Argumentasi buruh mengenai kenaikan PTKP berfokus pada keseimbangan fiskal yang lebih sehat. Mereka membedakan karakter antara PPh yang dikenakan pada penghasilan bersih setelah PTKP dengan PPN yang melekat pada setiap aktivitas belanja masyarakat. Untuk memahami lebih dalam mengenai perbedaan karakter kedua jenis pajak tersebut, Anda dapat melihat ulasan pada tautan berita ini sebagai referensi tambahan.
Dengan kenaikan PTKP ke angka Rp7,5 juta, para pekerja informal dan pelaku UMKM diharapkan bisa merasakan dampak langsung. Said menyebut bahwa keberlangsungan pedagang kecil sangat bergantung pada kemampuan belanja kelas pekerja. Kebijakan ini bukan sekadar meringankan beban pajak, melainkan sebuah instrumen strategis untuk menggerakkan mesin ekonomi nasional dari level paling bawah. Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan anggaran negara dengan tuntutan kesejahteraan kaum buruh yang semakin mendesak.