Beranda / Latest News

Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Status Hukum Ijazah Gibran Final

Oleh admin • • 3 mnt baca
Bagikan: WA X FB TG

Polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan publik. Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, secara resmi menyatakan bahwa persoalan hukum terkait ijazah Gibran telah mencapai tahap final. Menurutnya, keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertinggi sudah bersifat mengikat dan tidak memungkinkan adanya upaya hukum lanjutan.

Status Hukum Ijazah Gibran Pasca Putusan MK dan MA

Yusril memaparkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan putusan yang sangat krusial. Dalam pandangannya, putusan MK bersifat final and binding, sehingga tidak ada ruang untuk mengajukan upaya hukum kembali. Senada dengan itu, putusan MA juga dianggap telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada pihak yang memenuhi kriteria untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus tersebut.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa dalam perkara di MA yang melibatkan H.M. Subhan, posisi Wakil Presiden bukan sebagai pihak tergugat intervensi. Hal ini menutup peluang bagi pihak istana untuk mengajukan PK. Pemerintah sendiri saat ini memilih bersikap pasif dan menunggu perkembangan lebih lanjut, termasuk proses yang sedang berjalan di DPR terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagaimana dibahas di media nasional.

Potensi Penghentian Perkara di PTUN

Terkait sengketa yang masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Yusril melihat adanya potensi besar bagi majelis hakim untuk menghentikan persidangan. Hal ini terjadi karena objek yang disengketakan, yakni surat keterangan penyetaraan ijazah, kemungkinan besar akan dihapus jika Kemendikdasmen mengeksekusi putusan MA. Apabila objek perkara sudah tidak ada, maka persidangan di PTUN otomatis kehilangan landasan hukumnya.

Gibran sendiri mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas dinamika ini. Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan arahan agar Gibran tetap menghadapi proses hukum dengan menunjukkan seluruh dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Presiden juga mendorongnya agar tetap berkoordinasi dengan kementerian terkait guna memastikan seluruh tahapan hukum ditempuh dengan seksama.

Tanggapan Parlemen Terhadap Dinamika Hukum

Di sisi lain, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa dinamika hukum yang terjadi tidak akan menghentikan langkah parlemen dalam menyikapi putusan lembaga peradilan. Proses komunikasi lintas fraksi mengenai HMP di DPR tetap berjalan sebagai bentuk tanggung jawab legislatif dalam merespons putusan MK dan MA. Publik saat ini terus memantau apakah DPR akan mengambil langkah konkret menyikapi isu ini secara kelembagaan.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak mencampuri lebih dalam urusan pribadi tersebut karena ranah hukum sudah diputuskan oleh pengadilan. Kepastian hukum ini diharapkan mampu meredam spekulasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah kini hanya tinggal menunggu eksekusi resmi dari pihak kementerian teknis atas putusan hukum yang sudah berkekuatan tetap tersebut.

#Gibran Rakabuming Raka #Hukum #Mahkamah Agung #Mahkamah Konstitusi #Yusril Ihza Mahendra
Bagikan Artikel Ini ke Rekan Anda
Bagikan: WA X FB TG