Beranda / Latest News

Sidang Etik Irjen Eko Hadi Terkait Penyadapan Prabowo Berjalan

Oleh admin • • 3 mnt baca
Bagikan: WA X FB TG

Mabes Polri secara resmi memulai proses persidangan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso. Proses hukum ini berkaitan erat dengan keterlibatan oknum tersebut dalam skandal penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto. Sidang dilaksanakan di ruang Biro Wabprof, lantai 2 Gedung Propam Polri, Jakarta.

Detail Pelaksanaan Sidang Etik Irjen Eko Hadi

Pihak kepolisian menggelar rangkaian persidangan tersebut secara tertutup sejak pukul 09.00 WIB, Selasa (17/11/2026). Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko selaku Karo Penmas Divisi Humas Polri mengonfirmasi bahwa seluruh agenda persidangan akan berjalan sesuai prosedur. Langkah ini diambil sebagai bukti komitmen institusi dalam menjaga integritas anggotanya. Publik dapat mengikuti informasi lengkap terkait sidang etik Irjen Eko Hadi melalui kanal berita terpercaya.

Komjen Hendro Pandowo memimpin jalannya sidang sebagai ketua komisi. Beliau didampingi oleh Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua, serta didukung oleh tiga anggota majelis lainnya, yaitu Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi. Susunan ini menegaskan keseriusan Polri dalam menindak oknum yang melanggar kode etik institusi.

Dugaan Pelanggaran dan Keterlibatan Perwira Tinggi

Materi persidangan berfokus pada dugaan penyalahgunaan wewenang serta tindakan ketidakprofesionalan selama tersangka menjabat di Bareskrim Polri. Eko Hadi dituduh terlibat dalam akses ilegal melalui fasilitas di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional. Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan lebih luas yang melibatkan beberapa perwira tinggi lainnya. Rincian lebih mendalam mengenai perkembangan kasus bisa disimak melalui laporan berita terkait yang mencatat kronologi penetapan tersangka.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka. Selain Irjen Eko Hadi Santoso, terdapat nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi. Pihak penyidik menjerat mereka dengan berbagai pasal berat, termasuk aturan mengenai data elektronik dan akses ilegal. Ancaman pidana yang menanti para tersangka mencakup kurungan penjara dengan masa hukuman maksimal mencapai sepuluh tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Komitmen Polri dalam Penegakan Kode Etik

Polri menegaskan sikap tegas terhadap seluruh personel yang melakukan pelanggaran wewenang. Penegakan hukum ini diupayakan berjalan objektif dan akuntabel demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Pihak kepolisian menyatakan tidak memberikan ruang bagi tindakan yang mencederai prosedur profesi kepolisian. Semua pihak diminta tetap memantau proses penegakan hukum yang berlangsung di lingkungan internal Propam Polri tersebut.

Ke depannya, hasil sidang KKEP ini akan menjadi penentu status keanggotaan Eko Hadi dalam kepolisian. Proses ini merupakan bagian dari upaya pembersihan internal yang konsisten dijalankan oleh Polri dalam merespons kasus penyadapan yang sempat menghebohkan publik. Polri berharap masyarakat tetap memberikan dukungan agar seluruh rangkaian persidangan dapat tuntas dengan menjunjung tinggi transparansi dan prinsip keadilan hukum yang berlaku di Indonesia.

#Etika Profesi #Hukum #Irjen Eko Hadi #Polri #Prabowo Subianto
Bagikan Artikel Ini ke Rekan Anda
Bagikan: WA X FB TG