Beranda / Latest News

Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi Terkait Kasus Penyadapan

Oleh admin • • 3 mnt baca
Bagikan: WA X FB TG

Mabes Polri kembali menindaklanjuti kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian. Hari ini, Selasa (17/11/2026), Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta Selatan. Proses persidangan ini merupakan bagian dari komitmen institusi untuk menjaga akuntabilitas internal.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa agenda pemeriksaan telah dimulai sejak pukul 09.00 WIB. Sidang tersebut digelar secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan proses hukum internal yang sedang berjalan. Informasi selengkapnya mengenai jalannya persidangan dapat disimak melalui laporan di portal berita detik terkait perkembangan kasus ini.

Sidang Etik Dipimpin Komjen Hendro Pandowo

Pimpinan sidang kali ini dipercayakan kepada Komjen Hendro Pandowo yang bertindak sebagai ketua majelis komisi. Beliau didampingi oleh Irjen Agus Dwi Hermawan selaku wakil ketua. Selain itu, tiga perwira tinggi lainnya turut bergabung sebagai anggota komisi, yaitu Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi. Formasi majelis ini dibentuk untuk memastikan objektivitas selama proses persidangan berlangsung.

Eko Hadi diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Penyelidikan menunjukkan bahwa akses ilegal dilakukan melalui sistem monitoring resmi di lingkungan Bareskrim. Detail mengenai teknis persidangan ini juga telah diulas dalam liputan mendalam oleh media CNN Indonesia untuk memberikan gambaran kronologis bagi publik.

Dugaan Pelanggaran dan Proses Hukum

Dalam perkara ini, pihak kepolisian menetapkan empat jenderal sebagai tersangka. Selain Eko Hadi, terdapat nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka diduga melanggar berbagai ketentuan, termasuk akses ilegal dan penghapusan data elektronik terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh lainnya.

Trunoyudo menegaskan bahwa Polri tidak memberikan toleransi bagi personel yang melanggar wewenang. Penegakan hukum ini dijalankan secara proporsional dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Polri. Sejauh ini, tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatan. Pihak kepolisian memastikan seluruh prosedur dilakukan demi menjaga marwah institusi di mata masyarakat.

Langkah Tegas Polri Dalam Kasus Penyadapan

Polri terus mengawal proses penegakan kode etik ini hingga tuntas. Sebelumnya, lembaga ini telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Irjen Ahrie Sonta pada awal November lalu. Tindakan tersebut menjadi sinyal bahwa Polri serius dalam membersihkan oknum yang terlibat dalam praktik penyadapan tanpa prosedur yang sah.

Seluruh tahapan persidangan tetap berpegang pada Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Komisi berharap hasil persidangan mampu memberikan keadilan serta transparansi yang diharapkan oleh publik. Masyarakat diimbau untuk terus mengawal proses hukum ini agar berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku demi stabilitas keamanan nasional.

#Eko Hadi #Hendro Pandowo #Kasus Etik #Penyadapan #Polri
Bagikan Artikel Ini ke Rekan Anda
Bagikan: WA X FB TG