Beranda / Latest News

Respons Jokowi Terkait Putusan MA Soal Suket Ijazah Gibran

Oleh admin • • 4 mnt baca
Bagikan: WA X FB TG

Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan sikap resminya terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menegaskan bahwa semua pihak harus menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi usai menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026.

Menurut Jokowi, kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi merupakan hal mendasar yang wajib dijaga oleh seluruh warga negara. Ia meminta publik untuk menyikapi setiap keputusan lembaga peradilan dengan kepala dingin. Penegakan hukum harus berjalan sesuai kaidah konstitusional yang berlaku tanpa ada pengecualian.

Sikap Resmi Jokowi atas Putusan MA Terkait Suket Ijazah Gibran

Dalam kesempatan tersebut, publik menyoroti kabar mengenai pembatalan respons Jokowi soal putusan MA yang menganulir dokumen administrasi milik putranya. “Ya kita hormati seluruh proses hukum yang ada,” ujar Jokowi singkat di hadapan para wartawan. Ia menambahkan bahwa hak-hak yang dijamin oleh konstitusi juga harus tetap dihormati oleh semua pihak.

Putusan Mahkamah Agung tersebut mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh seorang warga bernama Subhan. Dalam putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026, majelis hakim MA menganulir putusan judex facti dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Keputusan ini membatalkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.

Surat keterangan tersebut merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA luar negeri milik Gibran yang digunakan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Perjalanan gugatan ini cukup panjang. PTUN Jakarta awalnya menolak gugatan Subhan. Pengadilan Tinggi TUN kemudian menguatkan putusan tersebut. Namun, Mahkamah Agung akhirnya memenangkan gugatan Subhan pada tingkat kasasi dan memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik serta dimusnahkan.

Dinamika Persidangan Tuduhan Ijazah Palsu di PN Jakarta Timur

Pernyataan mengenai suket ijazah Gibran tersebut disampaikan Jokowi seusai dirinya hadir sebagai saksi dalam persidangan dugaan ijazah palsu. Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu menghadirkan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa. Suasana di dalam ruang sidang sempat memanas ketika tim Jaksa Penuntut Umum memaparkan hasil laboratorium forensik terkait keaslian ijazah milik Jokowi.

Dalam persidangan tersebut, jaksa menegaskan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium forensik menunjukkan ijazah Jokowi identik. Pihak JPU menyatakan dokumen tersebut merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan. Namun, kuasa hukum dr Tifa melayangkan protes keras karena tidak diberikan akses langsung untuk memegang dokumen hasil pemeriksaan laboratorium forensik tersebut.

Aksi protes dari kubu terdakwa membuat jalannya persidangan sempat tegang. Ketegangan semakin meningkat hingga ketua majelis hakim harus meninggikan nada bicaranya untuk menertibkan ruang sidang. Publik yang memantau jalannya sidang menyoroti bagaimana sidang ijazah Jokowi memanas akibat perdebatan sengit antara jaksa penuntut umum dan tim penasihat hukum terdakwa.

Pesan Pembelajaran Hukum dan Penegakan Etika Publik

Setelah selesai memberikan kesaksian di depan majelis hakim, Jokowi menunjukkan sikap tenang. Mantan Presiden ke-7 RI tersebut menghampiri meja majelis hakim untuk bersalaman. Selanjutnya, Jokowi berjalan mendekati dr Tifa serta tim penasihat hukumnya untuk menyalami mereka satu per satu secara langsung. Ia juga sempat menyalami tim jaksa penuntut umum sebelum akhirnya melangkah keluar meninggalkan ruang sidang.

Jokowi menanggapi santai penolakan terdakwa terhadap seluruh keterangan yang ia sampaikan di persidangan. Ia berharap kehadiran dirinya di pengadilan dapat memberikan edukasi hukum yang berharga bagi masyarakat luas. Menurut Jokowi, proses hukum di ruang sidang yang terhormat merupakan sarana terbaik untuk membuktikan kebenaran secara terbuka dan akuntabel.

“Artinya, saya berharap saya bawa ke ruang sidang pengadilan yang terhormat ini agar menjadi pembelajaran kita semuanya,” kata Jokowi. Ia mengimbau agar masyarakat tidak mudah melontarkan tuduhan atau fitnah tanpa dasar yang jelas. Tuduhan tidak berdasar hanya akan merusak nama baik seseorang dan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu di tengah kehidupan bermasyarakat.

Dalam perkara dugaan fitnah ini, dr Tifa dijerat dengan pasal berlapis oleh jaksa penuntut umum. Pada dakwaan primer, terdakwa dijerat Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara pada dakwaan subsider, jaksa menerapkan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU tersebut, serta pasal terkait dalam UU ITE. Jokowi sebelumnya juga memberikan kesaksian dalam perkara serupa yang melibatkan terdakwa Roy Suryo.

#Gibran Rakabuming Raka #Ijazah Palsu #Jokowi #Mahkamah Agung #PN Jakarta Timur
Bagikan Artikel Ini ke Rekan Anda
Bagikan: WA X FB TG