Pemerintah Indonesia kembali menggulirkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk tahun 2026. Berbeda dengan penyaluran di masa lalu, kali ini bantuan sebesar Rp 900.000 akan dikirim langsung ke rekening bank masing-masing pekerja. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat digitalisasi layanan keuangan di Indonesia.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pola distribusi melalui kantor pos akan ditiadakan. Instruksi ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan seluruh masyarakat berusia 17 tahun ke atas untuk memiliki rekening bank. Dengan kebijakan ini, proses pencairan dana diharapkan menjadi lebih efisien dan transparan bagi para penerima manfaat.
Skema Penyaluran BSU Rp 900.000 Langsung ke Penerima
Pemerintah merancang bantuan ini sebagai dukungan finansial bagi pekerja yang terdampak kondisi ekonomi. Total bantuan yang diberikan adalah Rp 900.000 per orang, yang merupakan akumulasi dari pembayaran sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Dana tersebut dijadwalkan cair dalam periode November hingga Desember 2026 mendatang melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan aturan resmi terkait teknis pelaksanaan ini melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Anda dapat melihat detail kebijakan tersebut melalui tautan informasi BSU Rp 900.000 untuk memastikan data Anda sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Syarat dan Ketentuan Penerima Subsidi Upah
Pekerja yang berhak mendapatkan dana ini harus memenuhi sejumlah kriteria ketat yang ditetapkan pemerintah. Pertama, calon penerima wajib berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid. Selain itu, mereka harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan setidaknya hingga bulan Agustus 2026.
Terkait batasan gaji, pemerintah menetapkan batas upah maksimal sebesar Rp 3,5 juta per bulan atau setara dengan nilai UMP atau UMK setempat. Bagi pekerja di wilayah dengan UMK lebih tinggi dari Rp 3,5 juta, maka batas gaji akan disesuaikan dengan nilai UMK tersebut melalui mekanisme pembulatan. Penjelasan lengkap mengenai perhitungan upah ini tersedia pada laporan kebijakan ekonomi terbaru agar pekerja tidak keliru dalam memvalidasi data kepesertaan mereka.
Pengecualian bagi ASN, TNI, dan Polri
Tidak semua pekerja di Indonesia memenuhi syarat untuk menerima bantuan ini. Berdasarkan aturan yang berlaku, bantuan tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri. Kelompok ini dikecualikan karena telah mendapatkan skema dukungan penghasilan yang berbeda dari pemerintah.
Pihak perusahaan atau pemberi kerja berperan penting dalam proses ini karena mereka bertanggung jawab melaporkan data gaji terakhir kepada BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut nantinya menjadi acuan utama dalam validasi penerima subsidi. Pemerintah sangat berharap agar proses transfer rekening ini berjalan lancar sehingga bantuan dapat segera dirasakan oleh para pekerja yang berhak tepat waktu.