Beranda / Latest News

Aturan Pengamanan Gibran Rakabuming Raka Usai Mundur Jadi Wapres

Oleh admin • • 3 mnt baca
Bagikan: WA X FB TG

Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) memberikan penjelasan resmi terkait prosedur keamanan bagi Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menyusul keputusan Gibran untuk tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Komandan Paspampres Mayor Jenderal Edwin A. Sumantha menegaskan bahwa seluruh langkah perlindungan tetap mengacu pada peraturan hukum yang berlaku.

Sistem Pengamanan Gibran Sesuai Regulasi

Menurut Edwin, mekanisme perlindungan bagi mantan pejabat negara diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013. Aturan tersebut membagi tugas personel Paspampres berdasarkan status jabatan, baik bagi Presiden dan Wakil Presiden yang masih aktif maupun mereka yang sudah purnatugas beserta keluarganya. Pihak Paspampres memastikan standar protokoler bagi mantan wakil presiden tetap dijalankan secara disiplin oleh seluruh personel yang bertugas di lapangan saat ini.

Proses transisi pengamanan ini terjadi setelah Gibran secara resmi mengirimkan surat pernyataan berhenti dari jabatannya kepada MPR pada Kamis (12/11). Gibran mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri dan meminta MPR memprosesnya sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945. Informasi lebih mendalam mengenai kebijakan ini dapat dibaca pada laporan Paspampres jelaskan pengamanan Gibran usai tak lagi jabat Wapres di media terkait.

Peralihan Tugas dari Grup B ke Grup D

Dalam menjalankan tugasnya, Paspampres melakukan peralihan kewenangan pengawalan dari Grup B ke Grup D. Grup B selama ini bertanggung jawab atas pengamanan Wakil Presiden aktif, sementara Grup D memiliki tanggung jawab khusus bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden. Mayor Jenderal Edwin menjelaskan bahwa proses serah terima unit di lapangan saat ini sedang berlangsung dengan tertib.

Pihaknya menegaskan bahwa mutasi atau perpindahan personel dari Grup B ke Grup D bersifat opsional. Keputusan tersebut bergantung pada kebutuhan organisasi di lapangan serta komposisi personel yang tersedia saat ini. Paspampres berkomitmen menjaga efektivitas perlindungan dengan tetap mengedepankan efisiensi sumber daya manusia yang ada di setiap grup penugasan.

Proses Menuju Paripurna MPR

Langkah Gibran untuk mundur telah ditindaklanjuti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui rapat gabungan. Hasil rapat tersebut menetapkan bahwa pelaksanaan rapat paripurna untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut akan digelar pada tanggal 2 Desember 2026. Sesuai dengan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, prosedur penggantian pejabat harus mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan.

Presiden diwajibkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR maksimal dua pekan sebelum rapat paripurna dilaksanakan. Proses administratif ini menjadi krusial untuk memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga pasca-pengunduran diri Gibran. Keterangan lengkap mengenai teknis pengawalan juga bisa dilihat melalui tautan berita pengamanan Gibran yang merinci perubahan struktur Paspampres tersebut. Seluruh personel terus bersiaga menjalankan tugas sesuai instruksi komando demi memastikan keamanan mantan pejabat tetap sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan negara.

#Berita Nasional #Gibran Rakabuming Raka #Paspampres #Wakil Presiden
Bagikan Artikel Ini ke Rekan Anda
Bagikan: WA X FB TG