Aksi penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta memicu respons tajam dari kalangan parlemen. Kelompok massa Forum Kebangsaan Yogyakarta secara terbuka menurunkan simbol negara tersebut dalam sebuah audiensi pada Rabu, 4 November 2026. Peristiwa ini kemudian mendapat tanggapan keras dari Partai Amanat Nasional yang menilai legitimasi moral Gibran sebagai pemimpin nasional telah memudar.
Sikap PAN Terhadap Legitimasi Gibran Rakabuming Raka
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding, menganggap tindakan masyarakat tersebut sebagai ekspresi kekecewaan yang wajar. Menurutnya, publik kini memandang bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki legitimasi moral yang cukup untuk memegang jabatan sebagai Wakil Presiden. Informasi selengkapnya terkait aksi di DPRD DIY tersebut dapat disimak melalui tautan ini untuk memahami konteks peristiwa yang terjadi di lapangan.
Sarifuddin secara lugas menyarankan agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri secara sukarela. Ia beralasan bahwa seorang pejabat publik memerlukan kepercayaan moral dari rakyatnya untuk tetap menjalankan roda pemerintahan. Tanpa dukungan tersebut, efektivitas kepemimpinan di tingkat pusat dianggap akan terus mengalami penurunan drastis di mata konstituen.
Langkah Konstitusional DPR Jika Jabatan Tidak Dilepas
Jika pengunduran diri tidak segera dilakukan, PAN menegaskan bahwa DPR RI memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan evaluasi. Sarifuddin merujuk pada Pasal 7B yang memberikan hak kepada DPR untuk menyatakan pendapat sebagai langkah tindak lanjut dari keputusan lembaga peradilan yang bersifat eksekutorial. DPR disebut memiliki landasan hukum yang kuat untuk memproses pemberhentian Wakil Presiden apabila legitimasi moral terus dipertanyakan.
Ketua DPW PAN Sulawesi Tengah itu menambahkan bahwa keputusan lembaga peradilan harus dieksekusi sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum negara. Proses ini, menurutnya, merupakan konsekuensi dari dinamika politik yang berkembang pasca-peristiwa di Yogyakarta. Laporan mendalam mengenai dorongan mundurnya pejabat terkait dapat dibaca lebih lanjut di sini guna mengikuti perkembangan terbaru di parlemen.
Kronologi Aksi di Ruang Sidang DPRD DIY
Peristiwa penurunan foto tersebut terjadi sebelum dimulainya sesi audiensi. Massa Forum Kebangsaan Yogyakarta secara serentak menurunkan foto Gibran yang terpasang di sisi kanan mimbar ruang rapat. Meski suasana sempat memanas, massa aksi tetap menjaga ketertiban dengan tidak melakukan perusakan pada foto tersebut. Mereka memilih meletakkannya di lantai sebagai simbol protes atas kondisi politik nasional saat ini.
Forum ini melibatkan sejumlah tokoh dan aktivis Yogyakarta yang merasa perlu menyampaikan aspirasi secara langsung melalui tindakan simbolis. Aksi ini menjadi sorotan karena dilakukan di ruang publik resmi DPRD, yang biasanya menjadi tempat berlangsungnya kebijakan daerah. Hingga kini, berbagai pihak masih menunggu respons dari pihak istana terkait tekanan politik yang semakin menguat pasca-insiden penurunan foto tersebut.