Beranda / Latest News

OJK Serahkan Dua Tersangka BPRS Khasanah Ummat ke Kejari Banyumas

Oleh admin • • 3 mnt baca
Bagikan: WA X FB TG

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menuntaskan proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana perbankan syariah yang menyeret PT BPRS Khasanah Ummat. Lembaga pengawas sektor keuangan ini telah melimpahkan dua orang tersangka beserta seluruh barang bukti kepada pihak Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis, 12 November 2026.

Langkah ini merupakan tahap kedua dari rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh OJK di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Dua individu yang ditetapkan sebagai tersangka memiliki peran krusial dalam operasional bank tersebut. Tersangka pertama berinisial TR yang menjabat sebagai Direktur Utama BPRS Khasanah Ummat. Sementara itu, tersangka kedua berinisial AHK yang merupakan pihak terafiliasi dengan kapasitas sebagai konsultan bisnis.

Penyimpangan Penyaluran Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat

Penyidik OJK menemukan bukti-bukti kuat terkait adanya penyimpangan dalam penyaluran dana. Berdasarkan data yang dirilis, dugaan tindak pidana ini terjadi dalam kurun waktu antara Mei 2018 hingga September 2021. Kasus ini melibatkan sedikitnya 21 fasilitas pembiayaan yang disalurkan kepada 20 nasabah yang berbeda. Akibat tindakan tersebut, terdapat potensi kerugian negara atau lembaga mencapai Rp1,72 miliar.

Sebelum dilakukan proses penyerahan tersangka, penyidik OJK telah menempuh jalur administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berkas perkara Tahap I telah dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap atau P-21 pada 11 November 2026. Detail lengkap mengenai pelimpahan ini dapat dibaca melalui laporan OJK serahkan dua tersangka kasus BPRS Khasanah Ummat ke Kejari Banyumas yang menjadi dasar utama pengawasan regulator.

Sanksi Hukum Terkait Pelanggaran Perbankan Syariah

Tindakan tegas OJK ini didasarkan pada pelanggaran serius terhadap aturan perbankan yang berlaku. Tersangka TR dijerat dengan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 atau dikenal sebagai UU P2SK. Selain itu, terdapat sangkaan alternatif berdasarkan Pasal 63 ayat (4) huruf b dalam undang-undang yang sama.

Di sisi lain, AHK menghadapi ancaman hukuman sesuai Pasal 64 UU Perbankan Syariah atau Pasal 63 ayat (2). OJK menyatakan bahwa penanganan perkara ini merupakan wujud nyata dari komitmen mereka dalam menjaga integritas industri keuangan nasional. Proses ini merupakan kelanjutan panjang dari pemeriksaan khusus dan penyelidikan mendalam yang telah dilakukan sebelumnya.

Komitmen OJK Menjaga Integritas Industri Perbankan

Keberhasilan OJK dalam membawa kasus ini ke meja hijau menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan sektor perbankan kini semakin diperketat. Penguatan koordinasi antara OJK, pihak Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi kunci utama keberhasilan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih konsisten, tegas, dan profesional demi kepentingan masyarakat luas.

Langkah penegakan hukum ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan lainnya agar senantiasa mematuhi regulasi. Konsistensi dalam mengawasi setiap transaksi menjadi harga mati bagi OJK guna mencegah potensi kerugian nasabah. Informasi lebih lanjut terkait perkembangan kasus hukum BPRS Khasanah Ummat dapat diakses oleh publik untuk memastikan transparansi dalam penyelesaian tindak pidana perbankan tersebut.

#Banyumas #BPRS Khasanah Ummat #Hukum #OJK #perbankan syariah
Bagikan Artikel Ini ke Rekan Anda
Bagikan: WA X FB TG