Beranda / Latest News

Nasir Djamil Sindir Kasus Penyadapan KSP Lewat Pantun di DPR

Oleh admin • • 3 mnt baca
Bagikan: WA X FB TG

Suasana rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI mendadak mencair ketika anggota fraksi PKS, Nasir Djamil, melontarkan pantun. Momen ini terjadi di tengah pembahasan serius mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Nasir menyampaikan pantun tersebut untuk mencairkan ketegangan dalam ruang sidang yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026.

Sindir KSP dalam Kasus Penyadapan Presiden

Dalam pantunnya, Nasir Djamil menyoroti ironi posisi seseorang yang baru menjabat selama satu bulan sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) namun harus berurusan dengan hukum. Nasir menyebutkan, seseorang pergi ke Istana membawa duren yang dibeli dari Jatinegara, namun nasibnya berubah saat dirinya tertangkap menyadap Kepala Negara. Sindiran halus ini menjadi pembuka bagi dukungan penuh Fraksi PKS terhadap langkah tegas yang diambil oleh Polri.

Nasir menyatakan apresiasinya terhadap keberanian Kapolri Jenderal Suyudi dalam mengusut tuntas kasus penyadapan presiden yang melibatkan sejumlah petinggi kepolisian. Dukungan politik ini diberikan agar kepolisian dapat bekerja secara profesional tanpa intervensi. Menurut Nasir, masyarakat perlu mengetahui kebenaran di balik skandal tersebut agar isu ini menjadi terang-benderang dan memberikan rasa keadilan bagi publik.

Dukungan Politik untuk Kapolri Usut Tuntas

Komisi III DPR berkomitmen memberikan dukungan penuh agar penyidikan kasus ini berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Nasir menegaskan bahwa kehadiran mereka dalam rapat bukan hanya untuk mendengar laporan progres, tetapi juga memperkuat posisi Kapolri dalam memproses hukum para tersangka. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam menangani skandal besar yang menyasar langsung ke jabatan Presiden.

Pihak kepolisian sendiri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan ini. Selain Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terdapat Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi yang turut terlibat. Saat ini, para tersangka sudah ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Namun, pengecualian diberikan kepada Irjen Slamet Uliandi yang sedang menjalani perawatan medis akibat sakit stroke.

Transparansi Penegakan Hukum Menjadi Sorotan

Penyelesaian kasus ini menjadi ujian bagi integritas Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi. Publik menanti langkah konkret dari kepolisian dalam mengungkap motif serta pihak lain yang mungkin terlibat dalam operasi penyadapan ilegal tersebut. Rapat di DPR menjadi salah satu mekanisme pengawasan agar proses hukum tetap berada di jalur yang benar dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.

Pengusutan kasus penyadapan presiden akan terus dipantau oleh Komisi III DPR. Para anggota dewan memastikan bahwa setiap bukti yang ditemukan harus diuji kebenarannya di pengadilan. Dengan dukungan politik yang solid dari legislatif, Kapolri diharapkan mampu menuntaskan kasus ini tanpa keraguan, demi menjaga martabat institusi negara dan keamanan nasional.

#DPR RI #Kapolri #Nasir Djamil #Penyadapan #Politik
Bagikan Artikel Ini ke Rekan Anda
Bagikan: WA X FB TG