Beranda / Latest News

Dinamika Politik: Nasib Legasi Jokowi di Tangan Prabowo

Oleh admin • • 3 mnt baca
Bagikan: WA X FB TG

Situasi politik nasional kembali memanas setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. Peristiwa ini memunculkan beragam spekulasi mengenai masa depan stabilitas pemerintahan serta konsistensi pembangunan yang dirancang sebelumnya. Publik kini menyoroti bagaimana nasib legasi Jokowi di tangan Prabowo setelah kehilangan figur kunci di posisi orang nomor dua tersebut.

Pengunduran diri Gibran menambah daftar panjang perubahan peta politik di lingkaran istana. Fenomena ini terjadi beriringan dengan pergeseran posisi beberapa tokoh yang sebelumnya terafiliasi dengan era Jokowi. Dinamika internal ini memaksa pemerintah untuk melakukan kalibrasi ulang terhadap agenda prioritas nasional agar tetap selaras dengan visi kepemimpinan Prabowo di sisa masa jabatannya.

Evaluasi Kebijakan dan Nasib Legasi Jokowi di Tangan Prabowo

Pemerintahan Prabowo secara bertahap mulai memilah ulang warisan proyek pembangunan periode sebelumnya. Salah satu langkah konkret adalah pencoretan pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 dari daftar Proyek Strategis Nasional. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang diterbitkan Oktober lalu. Langkah korektif ini menunjukkan bahwa Prabowo memiliki prioritas berbeda dalam menata infrastruktur negara.

Selain pembatalan beberapa proyek, pemerintah juga bersikap lebih selektif terhadap pembangunan ruas tol baru. Proyek seperti Tol Puncak dan Tol Kulonprogo-Cilacap kini ditahan untuk sementara waktu. Keputusan ini mencerminkan kehati-hatian anggaran di tengah transisi kepemimpinan. Anda dapat menyimak detail lebih lanjut mengenai perkembangan situasi tersebut melalui tautan laporan lengkap Tirto sebagai sumber referensi utama.

Perlambatan Progres Pembangunan IKN

Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) juga mengalami penyesuaian yang cukup signifikan. Meski Presiden Prabowo telah menandatangani Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang menargetkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, realisasi anggarannya tampak melambat. Alokasi dana untuk Otorita IKN dalam RAPBN 2027 direncanakan hanya sebesar Rp6,72 triliun, jauh di bawah angka yang sebelumnya diharapkan.

Hingga September 2026, kemajuan fisik sejumlah gedung kementerian dan lembaga negara di IKN belum menunjukkan hasil optimal. Pembangunan gedung Mahkamah Agung, misalnya, baru menyentuh angka 12,5 persen. Demikian pula dengan gedung Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial yang masih berada di kisaran 12,4 persen. Keterlambatan ini tentu memengaruhi efektivitas target pemindahan ASN yang direncanakan pemerintah pusat.

Stabilitas Politik Pasca Gibran Mundur

Kepergian Gibran dari kursi wakil presiden memberikan tantangan administratif bagi Presiden Prabowo. Di sisi lain, arus keluar kader dari partai pendukung Jokowi, seperti PSI, juga memperlihatkan perubahan orientasi politik yang signifikan. Figur-figur seperti Giring Ganesha dan Raja Juli Antoni kini lebih memfokuskan diri pada tugas-tugas pemerintahan di bawah arahan Prabowo secara langsung.

Pemerintah harus tetap menjaga ritme kerja meskipun terdapat celah di level eksekutif tertinggi. Konsistensi dalam menjaga kepercayaan publik menjadi kunci agar kebijakan strategis tidak terhenti di tengah jalan. Informasi mengenai dinamika pengunduran diri ini bisa dipelajari melalui tautan analisis mendalam mengenai mundurnya Gibran. Stabilitas ekonomi dan keberlanjutan proyek vital akan sangat bergantung pada kemampuan Prabowo mengelola warisan kebijakan pendahulunya dengan pendekatan yang lebih terukur dan efisien.

#Gibran Rakabuming #IKN #Joko Widodo #Politik Indonesia #Prabowo Subianto
Bagikan Artikel Ini ke Rekan Anda
Bagikan: WA X FB TG