Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tim penyidik memanggil tiga orang saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut pada Jumat, 13 November 2026. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK mengungkap secara mendalam aliran dana serta proses administratif dalam pengadaan barang dan jasa di lembaga tersebut.
Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi panggilan penyidik adalah Donny Immanuel dan Tri Hartatiningsih. Selain keduanya, KPK juga memanggil seorang pensiunan ASN BNPB bernama Ibnu Asur untuk memberikan kesaksian. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa seluruh saksi yang dipanggil telah hadir guna memenuhi agenda pemeriksaan tersebut.
Pendalaman KPK Terhadap Dana Siap Pakai di BNPB
Penyidik KPK berfokus mendalami pengetahuan para saksi mengenai alur pengadaan yang bersumber dari dana siap pakai. Anggaran ini seharusnya digunakan secara transparan untuk kepentingan penanganan bencana alam yang mendesak. KPK ingin memastikan apakah terdapat penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi dari anggaran kedaruratan tersebut.
Kasus ini mencuat ke publik setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026. Penangkapan tersebut menyasar sejumlah pejabat di lingkungan BNPB serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam permainan proyek pengadaan. Seluruh bukti yang dikumpulkan saat operasi menjadi landasan utama bagi penyidik untuk terus menggali fakta dari para saksi.
Penetapan Tersangka dan Perkembangan Kasus
Pasca operasi tangkap tangan, KPK secara resmi telah menetapkan lima orang tersangka dalam perkara ini. Kelima tersangka tersebut adalah Bima Setiawan dan Richard Erlangga yang berstatus sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB. Selain itu, terdapat Gabriel Purwaka Sigit yang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan, sekaligus berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Dari pihak swasta, KPK menetapkan Gery Prasetiawan selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras dan Syifa Nrika Ghifarin sebagai tersangka. Mereka diduga kuat terlibat dalam persekongkolan jahat terkait pengadaan barang di BNPB. Informasi lengkap mengenai perkembangan kasus ini dapat disimak melalui laporan liputan khusus korupsi BNPB yang diterbitkan oleh redaksi terkait.
Langkah Tegas Penegakan Hukum
Penyidikan yang dilakukan KPK menunjukkan keseriusan dalam menjaga integritas pengelolaan dana bencana. Setiap proses pengadaan barang dan jasa harus mengikuti aturan yang berlaku agar anggaran negara tidak disalahgunakan. Budi Prasetyo menekankan bahwa pemeriksaan saksi akan terus dilakukan untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.
Publik kini menantikan langkah KPK berikutnya untuk mengungkap siapa saja yang mungkin terlibat dalam skema korupsi ini. Transparansi dalam penanganan kasus tersebut sangat krusial mengingat anggaran dana kedaruratan merupakan aset vital bagi masyarakat yang terdampak bencana. KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas keterlibatan pihak internal maupun eksternal yang merugikan keuangan negara.