Beranda / Latest News

Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran

Oleh admin • • 3 mnt baca
Bagikan: WA X FB TG

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengambil langkah resmi dengan mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan dari pihak Subhan Palal terkait keabsahan dokumen tersebut. Pencabutan dokumen ini secara efektif membatalkan legalitas penyetaraan pendidikan yang sebelumnya sempat diterbitkan pada tahun 2019.

Landasan Hukum Pencabutan Suket Penyetaraan Pendidikan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengonfirmasi bahwa langkah kementerian sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Keputusan tersebut tertuang secara resmi dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026. Dokumen ini secara eksplisit mencabut surat keterangan terdahulu bernomor 9149/D.D1/KS/2019. Informasi selengkapnya mengenai kronologi peristiwa ini dapat disimak melalui laporan di laman Tirto.

Yusril menegaskan bahwa setelah adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung, tidak ada lagi landasan hukum yang tersisa untuk mempertahankan validitas suket penyetaraan pendidikan milik Gibran. Status hukum dokumen tersebut kini dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan mengikat. Pemerintah berkomitmen menjalankan putusan pengadilan tersebut secara disiplin agar tidak terjadi dualisme hukum dalam administrasi kependidikan di Indonesia.

Proses Hukum di PTUN Jakarta Timur

Seiring dengan pencabutan suket tersebut, pihak kuasa hukum Kemendikdasmen pun mengajukan permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur untuk menghentikan persidangan gugatan yang sempat berjalan. Mereka berargumen bahwa objek sengketa sudah tidak ada secara faktual, sehingga pemeriksaan perkara lebih lanjut dianggap tidak lagi relevan. Detail mengenai tanggapan pihak otoritas dapat dibaca melalui tautan SindoNews ini.

Ketua majelis hakim telah menerima surat permohonan penghentian perkara tersebut. Pihak Tergugat juga telah menyerahkan bukti fisik surat keputusan melalui bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan PTUN. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh prosedur administrasi sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dalam proses peradilan tata usaha negara di Jakarta.

Sikap Penggugat Terhadap Keputusan Pemerintah

Di pihak lain, kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, turut mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada majelis hakim. Denny menilai persidangan di PTUN Jakarta Timur kehilangan pijakan utama karena objek gugatan telah dinyatakan batal melalui putusan Mahkamah Agung. Hal ini terjadi tepat pada tanggal 30 Oktober 2026 dalam rangkaian putusan kasasi yang final dan mengikat bagi semua pihak yang bersengketa.

Selain itu, mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden juga dinilai memperkuat alasan bahwa perkara ini tidak perlu diteruskan lebih jauh di ruang sidang. Dengan dibatalkannya penyetaraan pendidikan tersebut, seluruh rangkaian persidangan mengenai dokumen suket dipastikan berakhir. Pihak penggugat mendesak majelis hakim untuk segera mengabulkan permintaan mereka agar perkara sengketa ini ditutup secara resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

#Gibran Rakabuming Raka #Kemendikdasmen #Mahkamah Agung #Pendidikan #PTUN
Bagikan Artikel Ini ke Rekan Anda
Bagikan: WA X FB TG