Beranda / Latest News

Kapolri Ungkap Dugaan Penyadapan Prabowo di Rapat DPR

Oleh admin • • 3 mnt baca
Bagikan: WA X FB TG

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto secara resmi memaparkan duduk perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di hadapan Komisi III DPR RI. Penjelasan ini disampaikan dalam rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, untuk menanggapi isu serius yang menyangkut keamanan tokoh bangsa.

Kronologi Kasus Penyadapan Prabowo oleh Oknum Polri

Dalam paparannya, Jenderal Suyudi menjelaskan bahwa praktik ilegal ini diduga terjadi pada rentang waktu 2025 hingga 2026. Praktik ini melibatkan Irjen Ahrie Sonta yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring. Ahrie diduga memberikan perintah penyadapan secara lisan kepada bawahannya tanpa melalui prosedur resmi atau surat permohonan dari penyidik yang sah. Tindakan tersebut dianggap melanggar aturan penegakan hukum yang berlaku di kepolisian.

Dugaan tindakan penyadapan Prabowo ini tidak hanya menyasar kepala negara, tetapi juga diduga mencakup tokoh-tokoh penting nasional serta pimpinan maupun anggota Komisi III DPR. Jenderal Suyudi menyebut bahwa penyadapan dilakukan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa dasar hukum yang jelas. Untuk rincian lebih lanjut mengenai proses investigasi ini, silakan baca laporan lengkapnya melalui tautan berita resmi ini.

Langkah Penghapusan Data dan Tersangka

Situasi semakin rumit ketika Ahrie Sonta diduga mencoba menghilangkan jejak aksi tersebut pada Oktober 2026. Ia memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang selama ini digunakan untuk mengoordinasikan perintah penyadapan secara lisan. Selain itu, terdapat instruksi untuk menghapus seluruh data hasil penyadapan yang tersimpan di sistem LIMS dan PLX guna menutupi bukti-bukti tindakan ilegal tersebut.

Kecurigaan muncul atas upaya pembersihan data ini hingga akhirnya kasus tersebut dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Kasus ini kemudian diambil alih oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk dilakukan pengusutan lebih mendalam. Identitas pihak yang melaporkan insiden ini sengaja dirahasiakan oleh kepolisian untuk menjaga keamanan dan kelancaran penyidikan. Anda dapat menyimak perkembangan terbaru kasus ini melalui informasi terkait di sini.

Tanggapan DPR Terhadap Kasus Penyadapan

Pihak kepolisian sejauh ini telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain Irjen Ahrie Sonta, nama-nama yang dijerat termasuk eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Polri juga telah melakukan langkah internal dengan menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta terkait perannya dalam dugaan penyadapan tersebut.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan sikap tegas terkait laporan ini. Ia menuntut agar kasus ini diusut secara tuntas tanpa pandang bulu demi menjaga integritas institusi negara. Komisi III DPR berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan di Bareskrim Polri hingga seluruh aktor yang terlibat mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal. Publik saat ini menunggu hasil akhir dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Siber Polri terkait dugaan penyalahgunaan wewenang di tubuh kepolisian tersebut.

#Hukum #Komisi III DPR #Listyo Sigit #Polri #Prabowo Subianto
Bagikan Artikel Ini ke Rekan Anda
Bagikan: WA X FB TG