Penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Kali ini, Inspektur Jenderal Slamet Uliandi (SU) yang merupakan mantan Kepala Divisi TIK Polri resmi menyandang status tersangka. Penyelidikan mendalam menemukan indikasi kuat bahwa tindakan ilegal tersebut juga melibatkan penghapusan data elektronik serta akses ilegal yang mengincar Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Suhermanto mengumumkan penetapan status tersangka tersebut pada Kamis (5/11/2026). Pengumuman penting ini disampaikan secara langsung dalam konferensi pers di kantor Divisi Humas Polri, Jakarta. Pihak kepolisian menaikkan status Slamet Uliandi dari yang semula hanya sebagai saksi menjadi tersangka utama setelah melalui proses gelar perkara secara mendalam.
Penyidik menyimpulkan bahwa Slamet Uliandi telah terbukti secara sah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum. Pengungkapan ini diperkuat oleh barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh tim penyidik siber. Publik dapat mengamati rincian penetapan ini sebagaimana dipublikasikan dalam laporan foto Irjen Slamet Uliandi tersangka baru kasus penyadapan Prabowo yang menyoroti perkembangan penanganan perkara hukum tersebut.
Penetapan status baru ini menambah daftar panjang perwira tinggi kepolisian yang terjerat dalam perkara penyadapan pejabat tinggi negara. Proses hukum yang transparan dan tegas ini menarik perhatian luas dari masyarakat serta berbagai kalangan pemerhati hukum nasional.
Peran Irjen Slamet Uliandi dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Penyidik Bareskrim Polri membeberkan peran krusial Slamet Uliandi dalam skema penyadapan ilegal ini. Slamet Uliandi tercatat menjabat sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Sebelum menduduki posisi tersebut, perwira tinggi ini pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada kurun waktu tahun 2010 hingga 2019.
Dalam alur kerja operasional, Slamet Uliandi memegang posisi penentu keputusan perizinan. Penyidik Suhermanto menjelaskan bahwa tersangka Irjen Pol Eko Hadi Santoso dan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution wajib mengantongi izin dari Slamet Uliandi apabila hendak melaksanakan tindakan penyadapan. Kedudukan Slamet Uliandi menjadikan dirinya pemberi otoritas utama bagi aktivitas operasional tersangka lainnya.
Fakta penyidikan mengungkap peristiwa penting yang terjadi pada awal Oktober 2026. Saat itu, tersangka Ahrie Sonta Nasution mendatangi Slamet Uliandi untuk meminta izin melakukan penghapusan berkas hasil penyadapan. Slamet Uliandi kemudian menyetujui permintaan tersebut dan memberikan konfirmasi izin penghapusan. Keputusan ini mengakibatkan penghapusan dokumen file hasil penyadapan yang terkumpul selama ini.
Dengan bertambahnya Slamet Uliandi, kini total tersangka dalam perkara ini genap berjumlah empat orang. Para tersangka tersebut adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Alasan Kepolisian Belum Melakukan Penahanan Tersangka
Meski status hukum Slamet Uliandi sudah berubah menjadi tersangka, penyidik Bareskrim Polri belum melakukan penahanan fisik terhadap yang bersangkutan. Pihak kepolisian membeberkan pertimbangan khusus yang mendasari keputusan untuk menunda proses penahanan perwira tinggi Polri tersebut.
Brigjen Pol Suhermanto menjelaskan bahwa Slamet Uliandi saat ini berada dalam kondisi sakit pasca mengalami serangan stroke. Faktor kesehatan yang serius ini menjadi alasan utama polisi belum memenjarakan tersangka. Informasi mengenai kondisi kesehatan ini juga disampaikan dalam laporan berita mengenai alasan Slamet Uliandi belum ditahan oleh penyidik siber Bareskrim Polri.
Kondisi Slamet Uliandi berbanding terbalik dengan kondisi tiga tersangka lainnya yang telah ditetapkan lebih dulu pada Selasa (3/11/2026). Penyidik Bareskrim Polri telah mengambil tindakan tegas dengan menahan ketiga tersangka tersebut di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.
Penahanan tiga tersangka lain di Mako Brimob Depok bertujuan untuk mempermudah proses pemeriksaan serta mencegah adanya upaya penghilangan barang bukti tambahan. Penyidik terus mendalami keterangan dari para tersangka guna merampungkan berkas perkara penyadapan ilegal ini.
Respon Pemerintah Terhadap Dinamika Politik dan Hukum
Pengungkapan kasus penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto ini memicu respon keras dari pihak pemerintah pusat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan memberikan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada Kamis (5/11/2026).
Syahganda mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu menjaga ketertiban masyarakat serta keutuhan persatuan bangsa. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas nasional di tengah proses hukum yang sedang berjalan terhadap jenderal kepolisian tersebut.
Dalam pernyataannya, Syahganda menyinggung adanya ancaman politik busuk tanpa moral yang didorong oleh ambisi kekuasaan pihak tertentu. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan ambisi politik merusak nilai moral dan memecah belah persatuan nasional yang telah terbangun.
Syahganda mengajak publik mendukung langkah Presiden dan jajaran Kepolisian dalam menindak tegas para pelaku tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang transparan diharapkan mampu menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia.