Sebanyak 14 anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan secara resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah konstitusional ini diambil menyusul adanya perdebatan panjang mengenai keabsahan dokumen ijazah yang digunakan saat pendaftaran Pilpres 2024 lalu.
Pengajuan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan fraksi, Dolfie Othniel Frederic Palit, dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026). Selain nama-nama dari PDIP, total dukungan bagi usulan ini mencapai 120 orang dari berbagai fraksi di DPR. Informasi mengenai rincian asal fraksi 120 anggota DPR pengusul HMP pemakzulan Gibran telah dikonfirmasi oleh pimpinan dewan.
Latar Belakang Pengajuan HMP Terkait Pemakzulan Gibran
Menurut Dolfie, inisiatif ini berakar dari komitmen menjaga konstitusi di negara hukum. Setiap proses pengisian jabatan negara harus mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku secara ketat. Anggota fraksi PDIP seperti Adian Napitupulu dan Bonnie Triyana menjadi bagian dari daftar pengusul yang menyerahkan hak konstitusionalnya kepada pimpinan DPR. Detail mengenai nama-nama pengusul dapat disimak lebih lanjut dalam laporan 14 anggota DPR Fraksi PDIP dukung HMP pemakzulan Gibran yang telah terbit sebelumnya.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan bahwa pimpinan dewan telah menerima dokumen usulan tersebut sesuai dengan ketentuan UU MD3 dan peraturan tata tertib DPR. Substansi HMP merujuk pada dugaan bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan yang diamanatkan oleh konstitusi.
Mekanisme Konstitusional yang Akan Ditempuh DPR
Langkah selanjutnya setelah penyerahan tanda tangan ini tentu membutuhkan waktu dan prosedur yang panjang. Usulan tidak serta merta membuat posisi wakil presiden langsung berakhir. Pimpinan DPR wajib mempelajari kelengkapan administrasi dan meminta pandangan fraksi-fraksi sebelum membawa isu ini ke forum Rapat Paripurna.
Jika dalam rapat paripurna DPR menyetujui penggunaan hak tersebut, maka DPR akan merumuskan pendapat resmi terkait dugaan pelanggaran yang ada. Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, DPR nantinya dapat mengajukan pendapat tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Tahapan 120 anggota DPR usul HMP pemakzulan Gibran dan simak tahapan berikutnya menjadi fokus publik saat ini mengingat proses ini melibatkan lembaga yudikatif dan legislatif.
Respon Berbagai Fraksi di Parlemen
Dinamika di ruang rapat menunjukkan dukungan lintas partai terhadap pengusulan ini. Selain PDIP, anggota dari Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan Gerindra juga tercatat ikut menandatangani dokumen HMP. Besarnya jumlah pengusul mencerminkan keprihatinan para legislator terhadap legitimasi posisi wakil presiden saat ini.
Pihak terkait kini menunggu jadwal agenda rapat paripurna untuk membahas tindak lanjut usulan tersebut. Seluruh proses tetap mengacu pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Publik berharap setiap tahapan transparan dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku agar stabilitas nasional tetap terjaga dengan baik di tengah ketegangan politik yang tengah berlangsung.