Beranda / Latest News

Terbongkarnya Skandal Penyadapan Presiden Prabowo di Polri

Oleh admin • • 3 mnt baca
Bagikan: WA X FB TG

Publik nasional kini menyoroti kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Skandal ini mencuat setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan penjelasan resmi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11). Kasus ini melibatkan sejumlah petinggi kepolisian yang diduga menyalahgunakan wewenang dalam operasi pemantauan komunikasi.

Keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal lainnya, yakni Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi, menjadi pusat perhatian. Penyelidikan awal menunjukkan adanya prosedur yang dilanggar saat melakukan pemantauan terhadap nomor telepon tertentu tanpa surat resmi dari pihak penyidik.

Awal Mula Kasus dan Fakta Penyadapan Prabowo

Berdasarkan pengakuan Kapolri, seluruh rangkaian peristiwa ini bermula dari adanya kecurigaan internal terhadap aktivitas tidak wajar. fakta penyadapan Prabowo terungkap setelah perintah pembubaran grup WhatsApp yang digunakan sebagai jalur komunikasi koordinasi penyadapan. Instruksi tersebut datang dari Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring.

Tidak hanya membubarkan grup koordinasi, para terlapor juga memerintahkan penghapusan seluruh data hasil penyadapan dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PenLink PLX. Upaya penghilangan jejak digital tersebut justru memicu kecurigaan staf internal yang kemudian melaporkan kejadian ini ke SPKT Bareskrim Polri pada akhir Oktober 2026.

Proses Penyelidikan di Bareskrim Polri

Saat ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tengah mendalami laporan tersebut. Tim penyidik fokus mengumpulkan bukti terkait dugaan akses ilegal serta penghapusan data elektronik yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Kapolri menegaskan bahwa pihaknya menindaklanjuti kasus ini dengan serius guna menjaga integritas institusi kepolisian di hadapan publik.

Penyelidikan telah memetakan setidaknya lima tahapan operasional yang dijalankan oleh kelompok terlapor. Mulai dari perintah penyadapan lisan, proses provisioning atau input data target, hingga eksekusi pemantauan di lapangan. Seluruh langkah ini dilakukan tanpa landasan hukum yang sah sehingga menimbulkan pelanggaran prosedur yang cukup fatal.

Konsekuensi Hukum bagi Para Jenderal

Tindakan para oknum jenderal ini mengancam netralitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Pelaporan yang masuk pada 30 Oktober 2026 menjadi titik balik bagi penegakan hukum internal Polri. Pihak berwenang saat ini terus bekerja untuk mengungkap motif di balik penyadapan terhadap orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran kepolisian untuk selalu mematuhi prosedur operasional standar. Anda dapat memantau perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini melalui laporan mendalam CNBC Indonesia terkait skandal ini. Hingga saat ini, Bareskrim Polri terus memeriksa saksi-saksi dan bukti digital untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat menerima sanksi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#Bareskrim #Kasus Hukum #Polri #Prabowo Subianto #Skandal Penyadapan
Bagikan Artikel Ini ke Rekan Anda
Bagikan: WA X FB TG