Beranda / Latest News

Evaluasi Ketat Program MBG di Palembang Usai Temuan Pelanggaran

Oleh admin • • 3 mnt baca
Bagikan: WA X FB TG

Pemerintah Kota Palembang baru saja melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil untuk memastikan standar operasional prosedur dalam penyediaan menu harian berjalan dengan baik. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, turun langsung ke lapangan untuk memeriksa fasilitas dapur yang mengelola pasokan nutrisi bagi siswa.

Temuan Pelanggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis

Dalam kunjungannya ke Kelurahan 15 Ulu, Ratu Dewa menemukan fakta yang mengejutkan terkait operasional dapur. Terdapat 17 poin pelanggaran SOP yang dicatat oleh pemerintah daerah selama proses sidak tersebut. Masalah ini mencakup aspek lingkungan eksternal dapur hingga prosedur sterilisasi di ruang produksi. Wali Kota menyoroti pemilahan sampah yang tidak tertata rapi serta konstruksi atap yang terlalu rendah. Kondisi kebersihan di area memasak juga menjadi catatan penting yang menuntut perbaikan segera dari pihak pengelola.

Hasil temuan ini telah dipublikasikan secara luas melalui laporan Sidang Dapur MBG Wali Kota Palembang Temukan 17 Pelanggaran SOP guna memberikan transparansi kepada masyarakat. Ratu Dewa menegaskan bahwa evaluasi ini sangat krusial demi menjaga keamanan pangan bagi para siswa. Ia tidak ingin mengambil risiko terkait kesehatan penerima manfaat akibat kelalaian teknis dalam proses pengolahan bahan makanan di dapur tersebut.

Langkah Tegas dan Pelatihan Ulang Pengelola

Menyikapi hasil inspeksi, pemerintah kota akan memperketat pengawasan terhadap seluruh penyedia layanan gizi. Pengelola dan juru masak yang terbukti melanggar ketentuan diwajibkan mengikuti pelatihan ulang agar mereka memahami standar yang ditetapkan. Sertifikasi bagi penjamah makanan merupakan syarat mutlak agar operasional tetap higienis. Dinas Kesehatan setempat menyatakan bahwa sebagian besar SPPG lainnya sebenarnya sudah memenuhi persyaratan, namun temuan ini menjadi pengingat keras bagi seluruh unit yang terlibat.

Fenty Aprina selaku Kepala Dinas Kesehatan Palembang menjelaskan bahwa terdapat 221 SPPG di wilayahnya. Mayoritas dari unit tersebut telah mengikuti aturan, termasuk penggunaan alat pelindung diri dan pengaturan suhu penyimpanan. Detail mengenai kewajiban kebijakan operasional Makan Bergizi Gratis mengharuskan minimal 50 persen plus satu relawan memiliki sertifikat pelatihan resmi untuk menjamin higienitas masakan yang dihasilkan.

Fokus pada Kualitas dan Keamanan Nutrisi

Pemerintah Kota Palembang berkomitmen untuk menciptakan sistem pengawasan yang berkelanjutan bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Fokus utama saat ini adalah memastikan setiap porsi yang diberikan memenuhi aspek kesehatan secara menyeluruh. Dengan adanya evaluasi berkala, diharapkan tidak ada lagi celah bagi pengelola untuk melanggar aturan higienitas yang telah disusun. Ketegasan pemerintah diharapkan mampu menekan risiko gangguan kesehatan seperti keracunan makanan yang mungkin terjadi akibat ketidaktertiban prosedur.

Ratu Dewa menekankan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi kelalaian yang membahayakan penerima manfaat. Ke depannya, tim satgas akan melakukan pemeriksaan rutin yang lebih sering ke setiap dapur yang ada di seluruh kecamatan. Langkah preventif ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap program nasional tersebut. Pihak pengelola diharapkan segera berbenah untuk memenuhi standar yang telah ditentukan sebelum kegiatan penyajian kembali dilanjutkan sepenuhnya di lapangan.

#kesehatan #makan bergizi gratis #Palembang #Pendidikan
Bagikan Artikel Ini ke Rekan Anda
Bagikan: WA X FB TG