Komisi II DPR RI secara tegas menyoroti masih banyaknya praktik birokrasi yang mewajibkan warga untuk melampirkan fotokopi KTP elektronik. Padahal, sistem perekaman data kependudukan Indonesia telah lama mengadopsi teknologi pengenalan wajah atau face recognition serta pemindaian sidik jari. Praktik administratif yang kuno ini dianggap tidak selaras dengan kemajuan teknologi yang seharusnya sudah mempermudah pelayanan publik.
Urgensi Pembaruan Aturan dalam RUU Adminduk
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan keprihatinannya saat memimpin Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta. Ia menyoroti fenomena di mana lembaga perbankan masih sering meminta fotokopi KTP kepada nasabah. Padahal, data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah seharusnya terintegrasi secara nasional. Anda dapat membaca informasi lebih lanjut mengenai diskusi RUU Adminduk yang saat ini sedang dimatangkan oleh pemerintah dan legislatif.
Penggunaan sistem digital seharusnya menghilangkan beban administrasi fisik bagi warga. Dengan integrasi data yang tepat, setiap layanan publik dapat mengakses identitas seseorang hanya melalui verifikasi biometrik atau NIK. Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam pembahasan RUU Adminduk agar efisiensi pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat luas. Pemanfaatan data kependudukan yang sudah terdigitalisasi akan menghapus kebutuhan kertas secara bertahap.
Konsep Single Identity Number sebagai Solusi
Ketua Panja RUU Adminduk, Aria Bima, menjelaskan bahwa NIK akan menjadi basis utama dari konsep Single Identity Number atau nomor identitas tunggal. Melalui kebijakan ini, instansi negeri maupun swasta dilarang keras meminta salinan fotokopi dokumen pribadi. Seluruh proses verifikasi data wajib beralih ke sistem digital yang lebih aman dan cepat. Sebagai perbandingan efisiensi, terdapat pula isu lain terkait pelayanan publik yang juga memerlukan pembaruan sistem operasional secara menyeluruh.
Pemerintah diharapkan segera menyediakan perangkat pembaca data digital ke seluruh lini, termasuk pada sektor usaha kecil. Penggunaan teknologi ini merupakan langkah krusial agar verifikasi penduduk tidak lagi bersifat manual. Dengan adanya regulasi ini, perlindungan data pribadi juga akan lebih terjamin melalui sistem yang terenkripsi dan terpusat.
Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital
Selain meniadakan fotokopi, revisi undang-undang ini membawa perubahan besar dalam sistem kependudukan. Pemerintah kini dituntut menggunakan metode stelsel aktif, di mana negara wajib menjemput bola dalam melayani warga. Sistem ini menghapus kebiasaan lama menunggu penduduk datang untuk mengurus dokumen. Integrasi interoperabilitas data melalui NIK akan menjadi pondasi bagi seluruh ekosistem layanan di Indonesia.
Perlindungan data dan dokumen menjadi perhatian serius dalam draf revisi tersebut agar keamanan privasi tetap terjaga. DPR menekankan bahwa pemanfaatan data kependudukan, baik melalui KTP elektronik maupun Identitas Kependudukan Digital, harus diiringi dengan kepatuhan pihak swasta dan pemerintah. Transisi menuju era digital ini diprediksi akan mengubah peta administrasi kependudukan di Indonesia menjadi lebih praktis dan efisien bagi setiap individu.