Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi memulai kembali aktivitas legislatifnya pada Selasa, 10 November 2026. Lembaga legislatif tersebut menggelar Rapat Paripurna DPR Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di kompleks parlemen, Jakarta. Agenda utama pertemuan ini adalah pembukaan masa sidang setelah seluruh anggota dewan menyelesaikan masa reses sejak 9 Oktober hingga 9 November 2026.
Agenda DPR RI gelar rapat paripurna pembukaan masa sidang hari ini
Pembukaan masa sidang ini menjadi momentum penting bagi para legislator untuk kembali bekerja setelah menyerap aspirasi di daerah pemilihan masing-masing. Ketua DPR RI, Puan Maharani, dijadwalkan menyampaikan pidato pembukaan dalam sidang tersebut. Meski demikian, pihak sekretariat belum merinci agenda spesifik lainnya yang akan dibahas dalam pertemuan pleno tersebut. Selengkapnya mengenai detail acara bisa disimak melalui laporan portal berita resmi terkait aktivitas parlemen.
Pembahasan RUU Strategis di Komisi
Selain sidang paripurna, sejumlah komisi di DPR RI juga langsung tancap gas menggelar rapat kerja. Komisi III DPR RI dijadwalkan melakukan dengar pendapat bersama para ahli, yakni Dr Suhardi Sumomuljono dan Prof Marjan Miharja. Fokus utama pembahasan mereka adalah memberikan masukan mendalam mengenai RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Komisi III bahkan akan melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah untuk mempercepat proses legislasi tersebut.
Di sisi lain, Komisi V DPR RI menjadwalkan konsultasi publik terkait revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Rapat ini melibatkan pimpinan institusi pendidikan terkemuka seperti Rektor ITB, Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, serta Rektor UGM. Keterlibatan akademisi diharapkan mampu memberikan perspektif teknis yang komprehensif bagi perbaikan regulasi transportasi nasional.
Situasi Keamanan di Sekitar Kompleks Parlemen
Bersamaan dengan aktivitas di dalam gedung, situasi di luar area parlemen terpantau cukup padat karena adanya kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat. Polda Metro Jaya mencatat sedikitnya 74 aksi unjuk rasa terjadi di Jakarta pada hari yang sama. Kombes Budi Hermanto selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa titik depan gedung DPR/MPR menjadi salah satu lokasi prioritas pengawalan personel kepolisian. Data terkini mengenai jumlah massa dan titik aksi dapat dipantau pada tautan detikcom.
Pihak kepolisian mengerahkan personel gabungan untuk menjaga keamanan dengan pendekatan yang bersifat humanis dan dialogis. Aparat keamanan juga melarang penggunaan senjata api bagi seluruh personel yang bertugas di lapangan. Masyarakat diharapkan tetap tertib selama menyampaikan aspirasinya, sementara Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas situasional demi mengurangi kepadatan di sekitar area aksi. Secara umum, pembukaan masa sidang DPR RI kali ini berjalan beriringan dengan dinamika sosial masyarakat yang terjadi di ibu kota.