Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan oleh ratusan anggota dewan. Langkah konstitusional ini dilakukan untuk merespons berbagai polemik yang menyangkut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan strategis terkait pengajuan ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, memimpin jalannya rapat penerimaan usulan tersebut. Berdasarkan data resmi, terdapat total 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi berbeda yang telah memberikan tanda tangan dukungan. Dukungan lintas fraksi ini menunjukkan keseriusan dewan dalam menyikapi aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait jabatan Wakil Presiden saat ini.
Detail Dukungan Fraksi dalam Proses Pemakzulan Gibran
Sebaran dukungan anggota DPR terhadap pemakzulan Gibran mencakup hampir seluruh kekuatan politik di Senayan. Fraksi PKS tercatat memberikan dukungan terbanyak dengan 28 orang, diikuti oleh NasDem 19 orang, PKB 18 orang, dan Demokrat 18 orang. Selain itu, terdapat 14 orang dari PDI Perjuangan, masing-masing 11 orang dari Fraksi Golkar dan Gerindra, serta satu orang dari Fraksi PAN.
Saan Mustopa menegaskan bahwa pimpinan DPR menghormati setiap hak konstitusional yang digunakan oleh para anggota. Usulan ini nantinya akan diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. Pihak pimpinan memastikan bahwa seluruh tahapan akan mengikuti mekanisme perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Mekanisme Lanjutan Hak Menyatakan Pendapat
Langkah selanjutnya bagi usulan HMP ini adalah pembahasan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Setelah itu, agenda tersebut akan dijadwalkan untuk dibacakan dalam rapat paripurna terdekat. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, secara terbuka mendorong pimpinan untuk segera menindaklanjuti usulan ini di paripurna terdekat guna memenuhi antusiasme para pengusul.
Penggunaan hak menyatakan pendapat memiliki landasan kuat dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang MD3. Hak ini dapat digunakan apabila terdapat dugaan perbuatan tercela atau ketidakmampuan Wakil Presiden dalam memenuhi syarat jabatannya. Secara administratif, syarat minimal 25 anggota dari lebih dari satu fraksi telah terpenuhi, sehingga proses hukum politik ini dipastikan berjalan secara sah.
Tantangan Konstitusional dan Prosedur Paripurna
Meskipun usulan telah diterima, perjalanan menuju pemakzulan masih melalui tahapan yang cukup panjang. Sidang paripurna yang membahas HMP memerlukan kehadiran minimal dua pertiga dari total anggota DPR untuk mencapai kuorum pengambilan keputusan. Hal ini menjadi kunci utama bagi para pihak pengusul untuk mengawal proses hingga ke tahap selanjutnya.
Para legislator yang hadir dalam rapat penyerahan usulan tersebut optimistis bahwa mekanisme konstitusional ini akan berjalan sesuai koridor. Mereka berharap proses yang melibatkan delapan fraksi ini mampu memberikan jawaban atas polemik ijazah yang selama ini menjadi perdebatan publik. Fokus utama saat ini tetap berada pada integritas dan pemenuhan syarat jabatan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.