Komisi III DPR RI secara resmi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas substansi Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyadapan. Pertemuan strategis ini dilakukan bersama jajaran Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11). Inisiatif ini muncul karena ketiadaan payung hukum yang spesifik terkait mekanisme penyadapan di Indonesia hingga saat ini.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyoroti kekosongan regulasi tersebut dalam sambutan pembukaannya. Menurutnya, konstitusi saat ini belum menetapkan batasan yang tegas mengenai hal-hal yang diperbolehkan maupun dilarang terkait aktivitas penyadapan. Praktik yang ada di lapangan selama ini masih menunjukkan ketidakseragaman, terutama terkait persyaratan izin pengadilan dan durasi waktu penyadapan yang diterapkan oleh berbagai pihak berwenang.
Urgensi Pembentukan RUU Penyadapan bagi Keamanan Negara
Menanggapi diskusi tersebut, Ketua Baintelkam Polri, Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti, memberikan pandangan mendalam mengenai kerangka pengaturan yang dibutuhkan. Ia menekankan bahwa RUU Penyadapan harus disusun secara ketat dan limitatif. Penyadapan, menurut Dedy, hanya boleh ditujukan untuk kepentingan pencegahan ancaman keamanan dalam negeri serta menangani tindak kejahatan dengan tingkat bahaya tinggi.
Dalam rapat ini, pihak kepolisian menegaskan larangan keras terhadap penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. DPR menggelar rapat bareng Badan Intelijen Polri bahas RUU Penyadapan sebagai bentuk respons atas kebutuhan integrasi aturan intelijen yang lebih transparan di tanah air.
Prosedur Ketat dan Sistem Pengawasan Internal
Polri menyarankan agar setiap tindakan penyadapan wajib melalui prosedur tertulis yang sah dengan durasi maksimal satu bulan. Sistem kompartementasi harus diterapkan untuk memisahkan pengusul, pemberi persetujuan, serta pelaksana teknis. Langkah ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan prosedur di lapangan.
Selain itu, Baintelkam Polri mengusulkan kewajiban pencatatan yang permanen terhadap seluruh proses penyadapan. Data yang tersimpan tidak boleh diubah atau dihapus oleh pihak manapun. Pengawasan akan dilakukan secara ketat melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri, serta melibatkan fungsi inspektorat dan Divisi Propam sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam institusi kepolisian.
Sanksi Tegas dan Masa Depan Legislasi
Pihak kepolisian mendorong penerapan sanksi hukum yang berat bagi siapa saja yang melanggar ketentuan penyadapan. Aturan ini sangat penting agar tidak ada lagi pihak yang menggunakan alat sadap di luar sasaran yang telah ditentukan secara resmi oleh hukum. Komisi III DPR RI berencana menindaklanjuti masukan ini agar pembahasan RUU Penyadapan dapat segera menghasilkan draf undang-undang yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan privasi yang seimbang.
Diskusi yang berlangsung hari ini menjadi tonggak penting bagi legislasi intelijen di Indonesia. Harapannya, harmonisasi antara kebutuhan keamanan negara dan perlindungan hak asasi masyarakat dapat terjaga dengan lahirnya undang-undang yang komprehensif. DPR berkomitmen untuk terus menyerap masukan dari berbagai pihak, termasuk instansi penegak hukum, guna mematangkan setiap pasal dalam draf aturan tersebut sebelum disahkan menjadi undang-undang yang mengikat secara nasional.