Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat ini tengah menangani lima laporan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Aduan tersebut berkaitan erat dengan proses yang melibatkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu. Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang memverifikasi laporan tersebut dengan cermat dan hati-hati.
Penanganan Aduan Terkait Syarat Pencalonan Gibran
Dewa menjelaskan bahwa dari lima aduan yang masuk, dua di antaranya telah dinyatakan memenuhi syarat materiil dan segera dilimpahkan ke tahap persidangan. Sementara itu, dua laporan lainnya masih dalam fase verifikasi administrasi, dan satu aduan sisanya belum memenuhi ketentuan administratif yang ditetapkan. Penanganan ini dilakukan merespons desakan publik pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait isu yang berkembang, sebagaimana dilansir dalam laporan DKPP terima 5 aduan terhadap KPU.
Salah satu tokoh yang turut melaporkan komisioner KPU ke DKPP adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Ia menduga adanya praktik manipulatif dalam penyusunan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya pada pasal terkait persyaratan administrasi pencalonan. Denny menyatakan bahwa perjuangan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral setelah putusan lembaga peradilan terkait masalah pendidikan calon wakil presiden tersebut belum dianggap tuntas oleh pihaknya.
Sikap KPU Menghadapi Putusan Terkait Ijazah
Di sisi lain, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya telah bekerja sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Afif memberikan komentar tersebut saat menanggapi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Baginya, tidak ada langkah penyelenggara pemilu yang perlu dikhawatirkan selama prosedur sudah dijalankan secara taat asas, informasi lengkapnya terdapat dalam ulasan KPU soal putusan MA.
KPU hingga saat ini mengaku belum menerima salinan lengkap putusan dari Mahkamah Agung tersebut secara resmi. Oleh karena itu, Afifuddin memilih untuk tidak memberikan tanggapan lebih jauh mengenai substansi putusan tersebut. Pihak KPU tetap menunggu proses verifikasi lebih mendalam agar dapat memberikan keterangan resmi yang akurat kepada masyarakat.
Transparansi Proses Hukum di DKPP
DKPP berkomitmen untuk menangani setiap pengaduan dengan objektif. Seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ini akan mendapatkan pemberitahuan sesuai dengan mekanisme formal yang berlaku di lembaga penyelenggara etika pemilu tersebut. Proses persidangan akan menjadi pembuktian bagi pihak pengadu untuk menyampaikan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran administrasi.
Publik menantikan bagaimana akhir dari polemik ini, mengingat isu mengenai integritas proses pemilu tetap menjadi perhatian utama. DKPP menjamin bahwa pihaknya akan menuntaskan verifikasi seluruh laporan tanpa tergesa-gesa guna memastikan keadilan bagi semua pihak. Kepastian hukum atas syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka kini berada di tangan majelis kehormatan yang akan menguji fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan mendatang.