Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat keberhasilan signifikan dalam implementasi kebijakan perpajakan terbaru. Hingga pertengahan November 2026, lembaga ini sukses mengumpulkan total setoran sebesar Rp595,1 miliar. Dana tersebut berasal dari wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administratif.
Data resmi menunjukkan sebanyak 11.377 wajib pajak telah mengajukan permohonan untuk mengikuti program tersebut per tanggal 12 November 2026. Angka ini mencerminkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan keringanan yang diberikan pemerintah melalui regulasi spesifik. Kebijakan ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026, yang merupakan perubahan dari aturan sebelumnya terkait tata cara pembetulan dan penghapusan sanksi perpajakan.
Rincian Dana Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa total nilai Rp595,1 miliar tersebut mencakup pembayaran pokok pajak sekaligus sanksinya. Jika wajib pajak memiliki ketetapan pokok pajak, maka nilai pokok tersebut harus dilunasi secara penuh. Namun, untuk surat tagihan pajak yang tidak menyertakan pokok, pembayaran sering kali difokuskan pada sanksi administratif saja.
Inge menegaskan bahwa kebijakan ini memberikan skema pembayaran yang lebih ringan bagi wajib pajak. Apabila tidak terdapat pokok pajak, maka sanksi dapat dihapuskan hingga 100 persen. Kendati demikian, wajib pajak tetap diwajibkan membayar minimal 10 persen dari nilai yang ditetapkan hingga akhir Desember mendatang. Informasi mendalam mengenai perkembangan penghapusan sanksi administrasi dapat dipantau lebih lanjut melalui kanal resmi DJP.
Apresiasi Bagi Wajib Pajak yang Patuh
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak tepat waktu. Menurutnya, pemerintah telah membedakan perlakuan antara wajib pajak yang kooperatif dengan yang baru memanfaatkan program keringanan. Wajib pajak yang konsisten memenuhi kewajibannya tetap mendapatkan hak-hak khusus yang bersifat proporsional.
Bentuk apresiasi tersebut diwujudkan dalam prioritas pelayanan bagi mereka yang taat. Salah satu contoh utamanya adalah kemudahan dalam penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF). Mengingat hampir seluruh sistem perizinan saat ini mewajibkan dokumen tersebut, prioritas ini memberikan keuntungan nyata bagi wajib pajak patuh. Anda bisa menyimak detail mengenai kebijakan ini melalui artikel di sumber berita pajak terkini.
Syarat Pengajuan bagi Wajib Pajak
Untuk berpartisipasi dalam program ini, wajib pajak harus memenuhi beberapa persyaratan administratif yang ketat. Pertama, wajib pajak tidak sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya di bidang perpajakan. Jika sebelumnya pernah mengajukan gugatan, pemohon diwajibkan untuk mencabut upaya hukum tersebut terlebih dahulu sebagai syarat sah permohonan.
Selain itu, wajib pajak harus menyampaikan surat pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa sanksi tersebut muncul akibat kekhilafan, bukan karena kesengajaan pelanggaran hukum. Perlu dicatat pula bahwa fasilitas ini hanya berlaku untuk sanksi administratif yang hingga saat ini belum dilunasi oleh wajib pajak. Dengan mengikuti ketentuan tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan pajak nasional dapat meningkat secara bertahap di masa depan.