Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, pada Jumat, 28 Agustus 2026, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan permintaan penambahan anggaran untuk tahun ini. Keputusan ini diambil meskipun terdapat rencana ekspansi melalui pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru. Pernyataan penting ini disampaikan oleh Sudaryono setelah ia menghadiri pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada pagi hari yang sama di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Langkah ini menunjukkan komitmen Badan Gizi Nasional dalam mengelola sumber daya secara efisien, memastikan bahwa program-program vital dapat terus berjalan tanpa membebani kas negara lebih lanjut. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi fokus utama BGN, terus dioptimalkan penyalurannya ke berbagai titik di seluruh Indonesia. Optimalisasi ini mencakup peninjauan dan validasi ulang terhadap titik-titik layanan yang ada, serta perencanaan strategis untuk jangkauan yang lebih luas dan merata, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih.
Optimalisasi Anggaran dan Titik Layanan Badan Gizi Nasional
Dalam upaya memastikan efektivitas program, Sudaryono memaparkan data terkini mengenai titik-titik layanan SPPG. Dari total 27.485 titik yang telah tercatat, sebanyak 27.022 SPPG telah berhasil ditetapkan melalui surat penetapan resmi. Namun, tidak semua berjalan mulus; sebanyak 463 titik lainnya sempat di-suspend. Penangguhan ini dilakukan karena kelengkapan profil dari titik-titik tersebut dinilai kurang memadai. Proses verifikasi dan penelusuran lebih lanjut terus dilakukan untuk memastikan setiap titik layanan memenuhi standar yang ditetapkan oleh BGN.
Lebih lanjut, hasil penelusuran mendalam juga mengungkapkan beberapa temuan signifikan. Ditemukan bahwa ada 7 dapur yang seharusnya mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah lama tidak beroperasi. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan, ditemukan pula titik-titik di mana lokasi dapurnya tidak memiliki wujud fisik alias fiktif. Situasi ini tentu menjadi perhatian serius bagi Badan Gizi Nasional, yang berupaya keras untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
Sudaryono menjelaskan proses yang sedang berjalan terkait titik-titik yang di-suspend tersebut. “Dan kami masih menunggu dari sisanya 463, kalau tidak ada, tidak ada laporan, kami cek lagi tidak ada, maka bisa disimpulkan bahwa memang itu dapurnya enggak beroperasi atau pernah ada, tapi sudah enggak beroperasi lagi,” ujarnya di Kementerian Keuangan. Pernyataan ini menegaskan komitmen BGN untuk melakukan audit menyeluruh dan membersihkan daftar titik layanan dari entitas yang tidak aktif atau fiktif. Ke depannya, BGN juga berencana untuk mengaktifkan sekitar 2.700 dapur di wilayah Tertinggal, Terd… (informasi lebih lanjut mengenai wilayah ini tidak tersedia dalam referensi). Ini menunjukkan fokus pada pemerataan akses gizi di daerah-daerah yang paling membutuhkan.
Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis untuk Sekolah
Selain isu anggaran dan operasional dapur, Sudaryono juga memberikan klarifikasi penting mengenai sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait institusi pendidikan. Ia dengan tegas memastikan bahwa sekolah-sekolah swasta yang masuk dalam kategori elite tidak akan mendapatkan alokasi dari program MBG. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa sekolah-sekolah tersebut umumnya sudah memiliki kemandirian finansial dan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi siswanya.
Sudaryono menyebutkan bahwa ada sekitar 80 sekolah swasta elite di seluruh Indonesia yang tidak menerima program MBG ini. Beberapa institusi pendidikan ternama yang masuk dalam daftar pengecualian tersebut antara lain Sekolah Taruna Nusantara dan Kemala Bhayangkari. Kedua sekolah ini, menurut penilaian BGN, sudah mandiri secara fasilitas dan kegiatan asrama, sehingga alokasi MBG dapat difokuskan pada sekolah-sekolah yang lebih membutuhkan dukungan pemerintah. Keputusan ini mencerminkan upaya BGN untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran, memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan untuk kelompok masyarakat yang paling rentan.
Transparansi dan Akses Informasi Program Badan Gizi Nasional
Untuk meningkatkan transparansi dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan program, Sudaryono juga menginformasikan bahwa masyarakat memiliki akses untuk melakukan pengecekan secara mandiri. Pengecekan ini dapat dilakukan melalui sistem radar MBG yang telah disediakan oleh BGN. Dengan memasukkan nama-nama sekolah tertentu, seperti Jakarta Intercultural School (JIS), Cikal, Taruna Nusantara, atau Kemala Bhayangkari, masyarakat dapat mengetahui apakah sekolah yang bersangkutan mendapatkan alokasi MBG atau tidak.
Apabila sebuah sekolah masuk dalam daftar pengecualian, sistem akan secara otomatis menampilkan keterangan bahwa sekolah tersebut tidak mendapatkan alokasi program Makan Bergizi Gratis. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan program. Dengan demikian, setiap warga negara dapat turut serta dalam memantau implementasi program gizi nasional, memastikan bahwa bantuan disalurkan sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari komitmen Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program secara terbuka dan bertanggung jawab, demi tercapainya pemerataan gizi yang lebih baik di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.