Pemerintah Indonesia kembali memperbarui mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk transaksi digital lintas negara. Melalui Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN, otoritas pajak kini melibatkan lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan teknologi finansial. Kebijakan ini memicu banyak pertanyaan di masyarakat karena sebelumnya sudah ada mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Apa Perbedaan PMSE dan Pajak Digital Baru?
Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan pengenaan pajak baru. Produk digital dari luar negeri pada dasarnya memang sudah menjadi objek PPN sejak lama. Perbedaannya terletak pada sistem pemungutan yang kini melibatkan pihak ketiga. Sebelumnya, wajib pajak harus menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya ke kas negara. Kini, sistem akan bekerja secara otomatis saat transaksi terjadi melalui perbankan atau platform fintech yang ditunjuk.
Inge Diana Rismawanti selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk merapikan administrasi perpajakan. Melalui skema pajak digital baru, pemerintah menunjuk PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai penyelenggara utama. Sejumlah bank besar nasional seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta BSI, dan perusahaan finansial LinkAja telah resmi menjadi pemungut PPN untuk transaksi luar negeri mulai 25 September 2026.
Objek Pajak yang Disasar SPP-TDLN
Skema ini menyasar produk digital luar negeri yang berada di luar jangkauan PMSE saat ini. Sebagai informasi, sistem PMSE yang berjalan sejak 2020 telah memungut pajak dari raksasa teknologi seperti Netflix, Google, dan Meta. Namun, masih ada puluhan ribu penyedia layanan digital lainnya yang beroperasi di Indonesia namun belum tersentuh sistem tersebut. Inilah celah yang coba ditutup oleh pemerintah melalui implementasi SPP-TDLN.
Pengguna layanan seperti pembelian cloud, langganan film streaming, layanan berbasis kecerdasan buatan, hingga game online akan terkena PPN sebesar 11% secara otomatis. Sistem ini memastikan kepatuhan pajak tetap terjaga tanpa harus mengganggu kenyamanan pengguna. Data menunjukkan bahwa ekonomi digital terus berkembang pesat, sehingga sinkronisasi aturan menjadi sangat krusial bagi stabilitas penerimaan negara ke depan.
Integrasi Sistem Perbankan untuk Kepatuhan
Pelibatan lembaga keuangan dalam proses pemungutan ini memberikan kemudahan bagi konsumen. Konsumen tidak perlu lagi melakukan pelaporan manual karena sistem perbankan langsung mengonversi pajak saat transaksi terjadi. Hal ini menciptakan efisiensi yang signifikan bagi otoritas fiskal dalam mengawasi transaksi lintas batas yang nilainya terus meningkat setiap tahun.
Pihak DJP berharap skema ini mampu menciptakan keadilan bagi para pelaku usaha di dalam negeri. Dengan adanya pungutan yang merata, persaingan antara platform lokal dan penyedia layanan luar negeri menjadi lebih sehat. Meskipun banyak masyarakat bertanya mengapa harus ada sistem tambahan, otoritas memastikan bahwa beban tarif PPN tetap stabil di angka 11% dan tidak ada pajak ganda yang dibebankan kepada pelanggan.