Kabar mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melepas jabatannya terus menjadi sorotan publik. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, angkat bicara mengenai mekanisme konstitusional terkait langkah tersebut. Menurut Doli, tidak ada aturan yang mewajibkan Presiden memberikan persetujuan atas pengunduran diri seorang wakil presiden.
Doli menekankan bahwa konstitusi Indonesia tidak mengatur ketergantungan posisi wakil presiden kepada izin presiden jika yang bersangkutan memutuskan mundur. Dalam pandangannya, institusi yang memiliki peran untuk menyikapi keputusan tersebut adalah DPR. Pernyataan ini disampaikan Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026), untuk merespons dinamika yang berkembang terkait
pengunduran diri Gibran
secara politis.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa jika pengunduran diri itu benar terjadi, DPR akan mengambil langkah peninjauan lebih lanjut. Namun, Doli juga menegaskan bahwa baik DPR maupun MPR sebenarnya tidak memiliki otoritas hukum untuk menolak pengunduran diri tersebut. Anda bisa membaca informasi selengkapnya melalui tautan resmi ini terkait penjelasan hukum yang disampaikan oleh pihak partai.
Mekanisme Pengisian Jabatan Kosong
Terkait kekosongan jabatan wakil presiden, konstitusi telah mengatur mekanisme yang jelas. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa MPR harus menggelar Sidang Istimewa paling lambat 60 hari setelah jabatan tersebut kosong. Dalam sidang tersebut, MPR akan memilih wakil presiden baru berdasarkan dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Doli menegaskan bahwa proses pemilihan pengganti melalui jalur ini bersifat mutlak. Sementara itu, di tengah isu pengunduran diri ini, kondisi di lapangan tampak sangat kontras. Situasi di rumah dinas Wakil Presiden di kawasan Menteng terpantau lengang meski berita mengenai niat mundur tersebut telah menyebar luas ke publik.
Situasi Terkini di Rumah Dinas Wapres
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Selasa sore, arus lalu lintas di sekitar rumah dinas Wakil Presiden di Jalan Diponegoro terpantau ramai lancar. Penjagaan di sekitar area kediaman resmi tersebut juga tampak kosong dari aktivitas luar biasa. Detail mengenai suasana terkini di lokasi dapat disimak melalui liputan khusus SindoNews yang memantau langsung kondisi di rumah dinas tersebut.
Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran yang berlangsung selama 2,5 jam pada Selasa pagi menjadi titik awal mencuatnya kabar ini. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga sempat memberikan keterangan mengenai pertemuan tersebut. Hingga saat ini, pihak legislatif masih menunggu kejelasan mengenai kebenaran surat pengunduran diri yang beredar di tengah masyarakat.
Doli menambahkan bahwa dorongan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR oleh beberapa pihak tidak memiliki kaitan langsung dengan kabar pengunduran diri Gibran. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Gibran sebagai subjek utama dari dinamika politik yang sedang berlangsung. Pihak Partai Golkar sendiri masih mempelajari mekanisme teknis lebih mendalam sebelum memberikan sikap politik yang lebih resmi terkait pengunduran diri tersebut.