Beranda / Latest News

Aktivis Terjal Kritik Kejanggalan Suket Ijazah Gibran

Oleh admin • • 3 mnt baca
Bagikan: WA X FB TG

Polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas. Kali ini, kelompok Aktivis Terus Jadi Anti Pembual (Terjal) secara terbuka mengkritisi data yang mendasari surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah milik Gibran. Luke Susilo, perwakilan dari aktivis tersebut, menyatakan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar ijazah, melainkan manipulasi logika aturan yang terlihat dari dokumen penyetaraan yang beredar.

Analisis Mendalam Mengenai Inkonsistensi Suket Gibran

Menurut analisis tim Terjal, terdapat kejanggalan serius pada surat keterangan yang diterbitkan. Luke Susilo membeberkan setidaknya empat versi penyetaraan berbeda yang tersebar di masyarakat. Versi tersebut mencakup keterangan tertulis pada suket resmi, pernyataan di sidang Mahkamah Konstitusi, hingga klaim yang dilontarkan oleh tim hukum maupun para ahli terkait. Perbedaan data ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada upaya manipulasi dalam penyetaraan status pendidikan.

Luke menyoroti adanya kontradiksi antara regulasi pemerintah dengan praktik di lapangan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, dasar utama dalam proses penyetaraan ijazah luar negeri adalah kesamaan kurikulum, bukan durasi waktu tempuh pendidikan. Ia menegaskan bahwa aktivis terjal soroti inkonsistensi suket Gibran karena menganggap logika durasi waktu yang digunakan saat ini sangat tidak rasional. Jika hanya mengandalkan durasi, maka siapapun bisa mengklaim penyetaraan pendidikan dengan mudah tanpa melihat isi kurikulum yang dipelajari.

Mengungkap Fenomena Operasi Lompat Kodok

Salah satu poin paling krusial yang diungkapkan adalah fenomena yang disebut sebagai operasi lompat kodok. Aktivis menilai pihak terkait mencampuradukkan berbagai institusi pendidikan dalam satu narasi untuk melegitimasi status kelulusan. Lembaga pendidikan seperti Orchard Park Secondary School, UTS Insearch di Australia, hingga MDIS di Singapura disebut secara bergantian untuk membenarkan status setara SMA hingga S1. Perubahan lembaga secara sporadis ini justru menciptakan kebingungan publik mengenai asal-usul riwayat pendidikan yang valid.

Kejanggalan semakin terlihat saat terjadi perbedaan rujukan antar lembaga pendidikan dalam dokumen suket. Pihak yang menyusun suket mencatat UTS Insearch sebagai acuan, namun para ahli yang mendukung pihak Gibran justru lebih sering menggunakan Advanced Diploma dari MDIS dalam persidangan. Ketidaksinkronan rujukan institusi ini memperkuat dugaan adanya fenomena operasi lompat kodok dalam penyusunan dokumen tersebut.

Tuntutan Transparansi Terhadap Dokumen Negara

Langkah yang dilakukan Luke Susilo dan kelompoknya bertujuan untuk mendorong transparansi administratif di tingkat tinggi. Mereka berharap pihak otoritas terkait segera memberikan penjelasan logis dan berbasis data akurat terkait asal-usul dokumen pendidikan tersebut. Tanpa adanya klarifikasi yang memadai, polemik ini dikhawatirkan akan terus menjadi bola panas yang menggerus kepercayaan publik terhadap integritas dokumen negara.

Hingga saat ini, pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai tudingan manipulasi logika yang diajukan oleh kelompok aktivis tersebut. Persoalan ini menjadi pengingat penting akan perlunya validitas dokumen dalam jabatan publik. Transparansi bukan hanya soal menunjukkan ijazah, melainkan juga membuktikan bahwa setiap proses yang dilalui sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

#Aktivis Terjal #Gibran #Ijazah #Pendidikan #Politik
Bagikan Artikel Ini ke Rekan Anda
Bagikan: WA X FB TG