Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan dorongan kuat terhadap langkah percepatan implementasi DEFA di kawasan Asia Tenggara. Perjanjian ASEAN Digital Economy Framework Agreement ini resmi ditandatangani oleh para menteri anggota ASEAN dalam pertemuan di Manila, Filipina, pada Sabtu (14/11). Langkah ini merupakan tonggak penting bagi pertumbuhan ekonomi digital regional di masa depan.
Airlangga menegaskan bahwa penyusunan rencana implementasi menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan agar setiap negara dapat menerapkan kesepakatan tersebut sesuai dengan kesiapan domestik masing-masing. Indonesia berkomitmen memastikan keterkaitan rencana tersebut dengan Rencana Strategis AEC 2026-2030 demi menjaga konsistensi kebijakan. Baca selengkapnya mengenai strategi ekonomi digital di sini. Implementasi DEFA diproyeksikan mampu menggandakan nilai ekonomi digital ASEAN dari USD 1 triliun menjadi USD 2 triliun pada tahun 2030.
Pentingnya Percepatan Implementasi DEFA bagi Ekonomi Regional
Kesepakatan ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari inisiatif yang digagas Indonesia saat memegang Keketuaan ASEAN pada tahun 2023. Airlangga melihat potensi besar dalam integrasi pasar digital yang akan membuka akses lebih luas bagi pelaku usaha nasional. UMKM di tanah air diharapkan mampu menjangkau konsumen yang lebih luas di seluruh kawasan regional melalui ekosistem digital yang terpadu.
Proyeksi nilai Gross Merchandise Value atau GMV untuk ekonomi digital Indonesia diperkirakan menyentuh angka USD 446 miliar pada 2035. Melalui dukungan DEFA, pemerintah berupaya memperkuat ekosistem ekonomi nasional sekaligus meningkatkan efisiensi perdagangan lintas negara secara signifikan. Penguatan infrastruktur teknologi menjadi kunci kedaulatan digital nasional guna mendukung target pertumbuhan tersebut dalam jangka panjang.
Digitalisasi dan Efisiensi Perdagangan Lintas Negara
Perjanjian ini tidak hanya fokus pada perluasan pasar, namun juga menyasar penyederhanaan prosedur perdagangan. Digitalisasi dokumen serta penyederhanaan birokrasi kepabeanan menjadi fokus utama untuk menekan biaya transaksi. Penguatan sistem konektivitas ASEAN Single Window pun terus didorong agar proses ekspor dan impor berjalan jauh lebih cepat dan transparan.
Sektor pembayaran digital menjadi salah satu instrumen penting dalam konektivitas regional ini. Integrasi sistem pembayaran memungkinkan perluasan jangkauan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS ke seluruh negara anggota ASEAN. Inovasi tersebut nantinya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi lintas negara tanpa hambatan teknis yang berarti.
Sinergi Nasional dalam Ekosistem Ekonomi Digital
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan ekonomi digital melalui berbagai kebijakan strategis. Airlangga Hartarto menyoroti bahwa sinkronisasi antarnegara anggota merupakan tantangan sekaligus peluang. Dengan adanya kerangka kerja yang jelas, setiap hambatan teknis diharapkan dapat teratasi secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
Upaya ini mencerminkan ambisi Indonesia untuk memimpin transformasi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Keberhasilan implementasi DEFA diyakini akan memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi serta kesejahteraan pelaku usaha kecil. Pemerintah akan terus mengawal proses ini agar target nilai ekonomi yang fantastis tersebut tercapai tepat waktu pada tahun 2030 mendatang.