Gambar Thumbnail generate AI
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, Republik India, pada tanggal 12-13 September 2026, menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya dalam arsitektur global yang terus berkembang. Presiden Prabowo Subianto, sebagai perwakilan Indonesia, membawa serangkaian pesan strategis yang mencerminkan aspirasi dan visi negara di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi dunia. Kehadiran Prabowo di KTT BRICS ini bukan sekadar partisipasi, melainkan sebuah upaya aktif untuk memperkuat tata kelola global yang inklusif sekaligus menyatukan suara negara-negara berkembang dalam memperjuangkan kepentingan dan masa depannya. Pesan-pesan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sesi terbatas yang bertajuk “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”, sebuah forum krusial untuk membahas arah kebijakan global.
Tiga Pesan Utama Prabowo di KTT BRICS
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan tiga pesan utama yang menjadi landasan diplomasi Indonesia di forum BRICS. Pesan pertama menitikberatkan pada pentingnya kemandirian dan ketahanan nasional. Bagi Presiden, kemampuan fundamental suatu negara untuk berdiri tegak dan kuat di tengah gejolak serta dinamika global haruslah berakar pada kemampuannya untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan mendasar masyarakatnya. Ini mencakup ketahanan pangan, energi, dan sektor-sektor vital lainnya yang menopang keberlangsungan hidup bangsa. Kemandirian ini dianggap sebagai benteng pertama dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal dan memastikan stabilitas internal.
Pesan kedua yang dibawa oleh Prabowo di KTT BRICS adalah mengenai urgensi persatuan negara-negara Global South. Dalam pandangan Indonesia, solidaritas dan kerja sama yang erat antarnegara berkembang adalah kunci untuk menciptakan kekuatan kolektif yang signifikan. Dengan bersatu, negara-negara di belahan bumi selatan dapat lebih efektif dalam menyuarakan aspirasi bersama mereka di forum-forum internasional, menuntut keadilan, dan bersama-sama membentuk masa depan dunia yang lebih seimbang dan inklusif. Persatuan ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang terhadap dominasi kekuatan-kekuatan besar dan memastikan bahwa kepentingan negara-negara berkembang tidak terpinggirkan.
Pesan ketiga yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah mengenai penguatan kerja sama BRICS dan tata kelola global yang lebih adil. Indonesia memandang bahwa BRICS memiliki potensi besar untuk menjadi platform yang efektif dalam mendorong reformasi tata kelola global. Penguatan kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan sistem global yang lebih seimbang, transparan, dan representatif, di mana suara semua negara, terutama negara-negara berkembang, dapat didengar dan dipertimbangkan secara proporsional. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa ketiga pesan tersebut ditekankan oleh Prabowo saat menghadiri sesi terbatas tersebut. Setelah partisipasinya yang signifikan di KTT BRICS 2026 di India, Presiden Prabowo Subianto tiba kembali di Tanah Air, menandai berakhirnya kunjungan kerja yang produktif. Informasi lebih lanjut mengenai partisipasi Indonesia dan pesan-pesan yang disampaikan dapat ditemukan di artikel SindoNews.
Mendorong Persatuan Global South dan Tata Kelola Adil
Visi Indonesia di KTT BRICS tidak hanya terbatas pada penyampaian pesan, tetapi juga pada upaya nyata untuk memperkuat tata kelola global yang inklusif. Indonesia hadir dengan komitmen untuk menyatukan suara negara-negara berkembang, memastikan bahwa kepentingan dan masa depan mereka dapat diperjuangkan secara kolektif. Kemampuan suatu negara untuk berdiri kuat di tengah dinamika global, seperti yang ditekankan oleh Presiden, harus dimulai dari kemampuannya memenuhi kebutuhan mendasar masyarakatnya. Ini adalah prinsip dasar yang dipegang teguh oleh Indonesia dalam setiap forum internasional.
KTT BRICS juga menjadi ajang bagi negara-negara anggota untuk memperkuat suara Global South. Presiden Prabowo sebelumnya telah menegaskan bahwa BRICS memiliki peran krusial dalam memperkuat suara negara-negara berkembang di kancah global. Melalui platform ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih besar untuk menghadapi tantangan bersama, mulai dari isu ekonomi hingga geopolitik. Penguatan kerja sama ini dianggap esensial untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan merata, di mana setiap negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Peran ASEAN dan Deklarasi BRICS untuk Stabilitas Global
Selain agenda yang dibawa oleh Indonesia, KTT BRICS ke-18 di New Delhi juga menjadi forum penting bagi negara-negara lain untuk menyampaikan prioritas regional mereka. Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr., yang hadir mewakili Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sebagai negara yang memegang keketuaan pada tahun 2026, turut menyerukan penguatan persatuan ASEAN, dialog berkelanjutan, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Marcos menegaskan bahwa 11 negara anggota ASEAN dan hampir 700 juta penduduknya tetap berkomitmen terhadap komunitas kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi ke luar, di tengah berbagai tantangan geopolitik dan ekonomi yang kompleks.
Stabilitas kawasan, bahkan stabilitas global, ditekankan oleh Marcos bergantung pada kesetiaan terhadap sentralitas ASEAN, dialog berkelanjutan, dan kepatuhan yang teguh terhadap tatanan berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional. Berbicara di Bharat Mandapam Convention Center, Marcos memaparkan prioritas keketuaan ASEAN Filipina yang mencakup pilar perdamaian dan keamanan, koridor kemakmuran, serta pemberdayaan masyarakat. ASEAN terus meningkatkan kerja sama maritim, kesiapsiagaan bencana, dan keamanan iklim. Ketahanan terhadap guncangan geopolitik dan ekonomi juga sedang dibangun melalui berbagai inisiatif.
Dalam kerja sama ekonomi, Marcos menjelaskan bahwa ASEAN memperkuat rantai pasok, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. Ini dilakukan antara lain melalui jaringan listrik ASEAN (ASEAN Common Shared Power Grid), Kesepakatan Keamanan Minyak Bumi ASEAN (ASEAN Petroleum Security Agreement), serta mekanisme cadangan beras regional. Filipina juga secara aktif mendorong pembentukan Kesepakatan Kerangka Kerja Ekonomi Digital (Digital Economy Framework Agreement) selama masa keketuaannya dan mempromosikan penerapan kecerdasan artifisial (AI) yang aman dan beretika, terutama di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Lebih lanjut, KTT BRICS di New Delhi juga menghasilkan deklarasi bersama yang menyoroti isu-isu global krusial. Negara-negara BRICS menyatakan keprihatinan mendalam atas konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah. Dalam deklarasi tersebut, para pemimpin menyerukan semua pihak untuk menahan diri, sekaligus mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Deklarasi ini menunjukkan komitmen BRICS untuk berkontribusi pada stabilitas global dan mencari solusi damai untuk konflik-konflik yang ada. Informasi lebih lanjut mengenai deklarasi ini dapat disimak dalam laporan CNBC Indonesia.