Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan konstitusional ini diserahkan langsung kepada pimpinan DPR dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa.
Rincian Fraksi Pengusul HMP Pemakzulan Gibran
Dukungan terhadap langkah politik ini datang dari berbagai fraksi di parlemen. Berdasarkan data resmi, terdapat 69 anggota dari Fraksi NasDem yang menyatakan dukungan bulat. Selain itu, 28 anggota dari PKS dan 18 anggota dari PKB turut membubuhkan tanda tangan. Fraksi PDIP menyumbang 14 suara, disusul oleh 13 anggota dari Golkar, 18 anggota dari Partai Demokrat, 11 anggota dari Gerindra, serta satu perwakilan dari PAN.
Langkah ini menindaklanjuti berbagai dinamika hukum yang berkembang terkait legitimasi jabatan wakil presiden. Para legislator merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3. Mereka menilai penting untuk segera memproses aspirasi ini melalui mekanisme resmi yang berlaku. Informasi mendalam mengenai langkah fraksi-fraksi tersebut dapat dilihat dalam laporan rincian asal fraksi 120 anggota DPR pengusul HMP pemakzulan Gibran yang telah dipublikasikan sebelumnya.
Tahapan Konstitusional Pemakzulan Wapres
Pengajuan 120 tanda tangan ini baru menjadi langkah awal dalam prosedur panjang. Pimpinan DPR kini memiliki tugas untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan meminta pandangan dari setiap fraksi. Proses ini wajib mengikuti tata tertib DPR yang ketat sebelum dibawa ke forum Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan resmi. Seluruh rangkaian mekanisme tersebut tertuang jelas dalam aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata tertib lembaga legislatif.
Jika rapat paripurna menyetujui, DPR akan merumuskan pandangan resmi mengenai dugaan pelanggaran yang dituduhkan. Selanjutnya, kasus ini akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai tahapan krusial. Perlu dicatat bahwa syarat pengajuan ke MK mengharuskan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga anggota dalam rapat paripurna. Detail mengenai tahapan lebih lanjut dapat dipelajari melalui tautan 120 anggota DPR usul HMP pemakzulan Gibran simak tahapan berikutnya untuk pemahaman yang lebih komprehensif.
Landasan Hukum Hak Menyatakan Pendapat
Fraksi-fraksi pengusul menekankan bahwa inisiatif ini diambil demi menjaga marwah konstitusi. Mereka berargumen bahwa setiap proses pengisian jabatan tinggi negara wajib mematuhi seluruh persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Keberadaan putusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadi dasar pertimbangan bagi para anggota dewan dalam mengambil sikap. Fokus utama mereka adalah memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara tetap berjalan di atas koridor hukum yang sah.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat harus dijaga dengan memastikan kesesuaian antara tindakan pemerintah dengan mandat konstitusional. Hingga saat ini, pihak pimpinan DPR berkomitmen untuk menindaklanjuti usulan tersebut sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku di lingkungan parlemen.